REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Adies Kadir menilai perlunya evaluasi keseluruhan calon kepala daerah dan calon legislatif yang akan diusung maupun didukung Partai Golkar di Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu Legislatif 2019. Hal ini menyusul banyaknya kader Partai Golkar di daerah yang tersangkut kasus dugaan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu terakhir.

"Ya kami di Partai Golkar akan mengevaluasi secara keseluruhan untuk caleg dan calon kepala daerah di seluruh Indonesia," ujar Adies di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (26/9).

Menurut Adies memang dalam waktu dekat akan dilakukan koordinasi oleh DPP Partai Golkar berkaitan hal tersebut. Hal ini agar dalam menentukan caleg maupun calon kepala daerah adalah calon-calon yang berintegritas.

“Calon yang harus mempunyai komitmen untuk tidak lagi berbuat hal-hal yg mencoreng nama partai khususnya di bidang korupsi seperti itu, itu sudah ada, dibuat calon calon ke depan," kata Adies.

Namun, Anggota Komisi III DPR itu juga berharap agar KPK untuk tidak sembarangan dalam melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Terlebih yang memasuki tahun politik pada 2018 dan 2019.

"Bahwa OTT harus benar-benar orang yamg sudah mempunyai cukup bukti atau benar-benar sudah mempunyai kriteria tertangkap tangan, kalau sudah cukup bukti dan yang memberatkan KPK sudah tak ada lagi yang bisa ditahan," kata dia.

Hari ini KPK melakukan kegiatan penindakan pascapenetapan tersangka Bupati Kutai Kertanegara Rita Widyasari dalam kasus dugaan korupsi. Rita merupakan Bupati Kukar dua periode masa jabatan dan berasal dari Partai Golkar.

Ia juga menjabat Ketua DPD I Partai Golkar Kalimantan Timur. Rita juga akan maju sebagai calon gubernur di Pilkada Kalimantan Timur.

Sebelum nama Rita, kader Partai Golkar yang dalam beberapa bulan terakhir ini ditangkap maupun ditetapkan tersangka oleh KPK. Setidaknya ada dua kepala daerah yang terjaring yakni Wali Kota Cilegon Tubagus Iman Ariyadi, dan Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika