REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo membantah bahwa dirinya ditegur oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pertemuannya dengan Presiden pada Selasa (26/9). Hal ini berkaitan dengan pernyataannya soal informasi pembelian 5.000 pucuk senjata ilegal sebuah institusi di luar TNI dan Polri. Sebab setelah itu, muncul kegaduhan dari pernyataan Panglima TNI tersebut.

"Siapa yang tegur, saya hanya melaporkan pada presiden, gitu aja," ujar Gatot di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (27/9).

Namun demikian, Gatot enggan mengungkapkan isi pertemuan dirinya dengan Presiden Jokowi tersebut. Ia beralasan pembicaraan tersebut hanya boleh diketahui presiden karena merupakan informasi intelijen. "Tanggapan Presiden tidak boleh saya sampaikan. Karena anda bukan Presiden, yang saya sampaikan adalah informasi intelijen. Maka hanya Presiden yang boleh tahu," kata Gatot.

Panglima TNI juga sekaligus membantah bahwa pernyataannya soal impor 5.000 senjata di hadapan para purnawirawan TNI tersebut adalah sebuah informasi intelijen. "Pernyataan saya pas purnawirawan itu bukan informasi intelijen. Karena informasi intelijen harus mengandung siapa, apa yang dilakukan, di mana dilakukan? bilamana dilakukan, di mana? Jadi, itu yang saya sampaikan kepada presiden. saya hanya akan menyampaikan apa yang saya tahu kepada presiden," ujarnya.

Gatot juga mengaku akan menyampaikan demikian jika nantinya juga dimintai keterangan oleh DPR. "Atau kalau saya dipanggil DPR, selain itu saya nggak bisa menyampaikan," ujarnya.

Presiden Jokowi menyebut telah bertemu dengan Panglima TNI Gatot Nurmantyo. Pertemuan ini berlangsung di Bandara Halim Perdanakusumah, ketika Jokowi pulang usai melakukan kunjungan kerja di Provinsi Bali. "Ya tadi malam (bertemu), setelah saya dari Bali. Sudah bertemu saya di Halim. Sudah dijelaskan (terkait pembelian senjata)," ujar Jokowi, Rabu (27/9).

Ikuti Whatsapp Channel Republika