REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polri akan membentuk Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) dengan menggandeng kejaksaan agar dapat berkoordinasi satu atap. Pengamat Hukum Pidana Universitas Trisaksti Abdul Fickar Hadjar mengapresiasi upaya Polri untuk memberantas korupsi di Indonesia. Terlebih, kepolisian memang memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan.
"Kita mengapresiasi siapapun termasuk kepolisian meningkatkan upaya pemberantasan korupsi," kata Fickar saat dihubungi Republika.co.id, Ahad (15/10).
Ia berharap Densus Tipikor Polri ini nantinya dapat bekerja secara independen dan tidak menjadi alat kekuasaan pihak tertentu. Alasannya, menurut dia, korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini dilakukan dengan terstruktur, sistematik, dan masif di seluruh sektor kekuasaan, termasuk di sektor penegak hukum.
"Yang juga sangat penting adalah soal independensi yang harus diteguhkan, jangan sampai Densus menjadi alat kekuasaan atau pihak pihak tertentu yang kuat dalam ekonominya. Sehingga Densus tipikor dapat ikut menepis dan melawan "mitos" keuangan yang maha kuasa," jelas Fickar.
Ia pun menilai Polri harus melakukan pembenahan di institusinya terlebih dahulu sebelum membentuk Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) Polri. Apalagi dengan anggaran yang cukup besar untuk membentuk Densus Tipikor Polri, ia berharap penegakan hukum terhadap kasus korupsi ini juga diikuti dengan pembenahan kinerja dan budaya penegak hukum.
"Densus yang akan dibentuk dengan struktur biaya yang cukup besar itu diharapkan tidak hanya bertumpu pada formalitas kelembagaan saja, tetapi juga substansi kinerja dan budayanya, artinya jika ingin membersihkan harus menggunakan sapu yang bersih," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika