REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik dari Universitas Indonesia, Maswadi Rauf berharap warga Jakarta bisa kritis terhadap sikap pemerintah pusat yang menghambat program Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang baru, Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Pasalnya, ada indikasi program Anies-Sandi usai dilantik sebagai pemimpin Jakarta sulit diwujudkan karena terbentur kewenangan yang diambil alih oleh pemerintah pusat.

Infografis perjalanan karier Anies: http://infografis.republika.co.id/berita/infografis/nasional-infografis/17/10/16/oxwidy318-dicopot-jokowi-anies-justru-jadi-gubernur-dki

Akibatnya tidak ada pilihan bagi Anies-Sandi menjalankan program seperti yang dijanjikan kepada warga Jakarta. Salah satu contohnya soal reklamasi. Pemerintah pusat telah mengambil alih kewenangan dengan mencabut moratorium.

Karena itu sikap kritis warga Jakarta ini, menurutnya, penting sebagai hak demokrasi seperti dijanjikan Anies-Sandi selama kampanye. Live report: http://republika.co.id/page/pelantikan/anies-sandi

"Jadi masyarakat bisa mengkaji kenapa pemerintah pusat mengambil kebijakan seperti itu. Apakah kebijakan pusat itu audah tepat atau tidak," kata Guru Besar Ilmu Politik UI ini kepada Republika.co.id, Senin (16/10).

Dengan mengkritisi pemerintah pusat ini, ia menilai masyarakat tidak sekedar menyalahkan Anies-Sandi bila janji politiknya tidak terlaksana. "Bukan sebatas menggugat Anies-Sandi karena tidak bisa melaksanakan janji politiknya, bukan itu," terangnya.

Sehingga Maswadi berharap sulitnya Anies-Sandi menunaikan janji kampanye yang terbentur kebijakan pemerintah pusat, tidak dijadikan alat menjatuhkan legitimasi gubernur baru. Padahal hambatan menjalankan program itu bukan ada pada Anies-Sandi, tapi kebijakan pejabat tinggi di kementerian pemerintah pusat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika