REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Para Supir angkutan kota (angkot) di Solo merencanakan aksi mogok beroperasi. Hal itu dilakukan sebagai penolakan akan keberadaan taksi berbasis daring yang beroperasi di Solo.

Rencananya para supir angkot akan memulai aksinya pada pekan depan. "Kita sepakat untuk demo besar-besaran nanti, kita menolakoperasional angkutan berbasis aplikasi," tutur Ketua aksi, Pramono, pada Jumat(20/10).

Dia mengungkapkan selain para supir angkot aksi tersebut juga akan diikuti supir taksi konvensional serta pengemudi ojek pangkalan. Aksi tersebut diwadahi dalam Barisan anti angkutan illegal Solo Raya.

Pramono menjelaskan, dalam aksi tersebut pihaknya menuntut khususnya pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar tak memberikan kuota operasional bagi kendaraan berplat hitam di Solo Raya. Sebab, jelas dia, dalam revisi Permenhub nomor 26 tahun 2017 tentang penyelenggaraan angkutan orang dan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek dijelaskan perihal kuota taksi daring yang ditentukan Pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur Jawa Tengah.

Lebih dari 900 masa yang merupakan supir angkot, supir taksi dan ojek pangkalan akan mengikuti aksi tersebut. Masa akan bergerak dari Stadion Sriwedari hingga BalaiKota Solo.

Pramono mengatakan, pada hari itu, setiap angkutan umum berhenti beroperasi mengangkut penumpang. "Di Solo cukup dengan beroperasinya taksi plat kuning, tak perlu ladi ada taksi plat hitam," tuturnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Solo, Taufiq Muhammad meminta para supir angkut berpikir ulang. Dia menyayangkan jika para supir angkot memilih untuk melakukan aksi dan mogok beroperasi.

Hal itu, kata dia akan berdampak pada warga yang membutuhkan sarana transportasi umum untuk bepergian. "Kan bisa dilakukan dengan tanpa menghentikan pelayanan, jangan sampai masyarakat yang dirugikan. Kami siap menampung aspirasi semua," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika