REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat intelijen Universitas Indonesia Ridwan Habib mengatakan, penolakan Panglima TNI Gatot Nurmantyo oleh United State (US) Customs and Border Protection merupakan insiden diplomatik yang tidak bisa disepelekan. Karena itu, kejadian tersebut harus disikapi secara serius. Ridwan mengatakan ada keterlibatan CIA dalam insiden tersebut.
"Itu karena informasi intelijen Amerika Serikat (AS) yang salah dari sumber-sumber yang keliru. Hasilnya berupa intelligence failure yang berujung pada diplomatic incidence," ungkap Ridwan kepada Republika.co.id di Jakarta, Senin (23/10).
Ridwan menjelaskan, di setiap Kedutaan AS, pasti ada personel CIA. Personel CIA itu beroperasi di wilayah negara di mana mereka ditempatkan. Penyamaran mereka pun dilakukan dengan berbagai cara, biasanya, kata Ridwan, mereka menyamar sebagai petugas kedutaan.
Selain petugas intelijen resmi dengan kedok staf kedutaan tadi, ada pula yang disebut sebagai petugas non official cover (NOC). NOC ini bisa menyamar sebagai turis, wartawan, peneliti, bahkan pengusaha. "Kalau tertangkap pasti tidak diakui sebagai intelijen," terang dia.
Menurut dia, petugas intelijen CIA itu akan melaporkan dinamika politik dan kejadian lain yang relevan dengan kepentingan AS. Karena itu, apabila ada seorang Panglima TNI berkunjung, kata Ridwan, pasti sudah ada data lengkapnya.
"Kalau sampai ada penolakan seperti ini, jelas ada kesalahan intelijen Amerika," ujar lulusan S2 Kajian Stratejik Intelijen UI itu.
Ia menambahkan, pada peringatan hari ulang tahun (HUT) TNI di Cilegon, Banten, telah ditangkap dua personel tentara AS yang menyusup tanpa undangan. Kejadian tersebut pun menurutnya sebagai suatu insiden yang serius. Insiden yang terjadi hanya 14 hari sebelum kejadian penolakan Gatot ke AS kemarin.
Ridwan pun memuji sikap Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi yang langsung meminta klarifikasi kepada AS. Permintaan yang hasilnya membuat Panglima TNI sudah boleh terbang kembali dan Duta Besar AS meminta maaf.
Ikuti Whatsapp Channel Republika