REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Diberhentikannya proyek reklamasi beberapa waktu lalu masih belum menyelesaikan permasalahan. Pasalnya, moratorium reklamasi dicabut dan kini pembangunan di pulau reklamasi tetap dilanjutkan.
Beberapa nelayan ikan dan rajungan mengungkapkan, saat ini sejumlah pulau telah dibangun. Menurut Ustadi, salah satu nelayan asal Cirebon yang sering berlabuh di Kaliadem, Muara Angke, jarak tempuh kapal mereka mencari ikan menjadi semakin jauh.
"Biasanya bisa satu jam jadi dua jam. Itu harus muter dulu soalnya," kata Ustadi pada Senin (30/10).
Dilanjutkan atau tidaknya proyek reklamasi tidak berpengaruh banyak baginya. Hal ini karena pulau telah terlanjur dibangun sehingga ia dan nelayan lainnya tidak bisa melakukan apa-apa.
Walaupun demikian, Ustadi mengungkapkan ia tidak khawatir dengan reklamasi karena sekarang berhenti. Selain itu, ia juga melihat pasir di pulau tersebut lama kelamaan terbawa arus.
"Pasirnya lama-lama kebawa arus," ungkap Ustadi dengan santai.
Menurut Ustadi, pulau reklamasi adalah hasil dari pemerintahan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang kini telah lengser. Oleh karena itu, ia percaya saat ini proyek tersebut akan berhenti.
Namun kini, pada kenyataannya pulau C dan D kembali dibangun. Ada nelayan yang sedikit kecewa namun tetap menerima. Ada pula nelayan yang tetap menolak keras pembangunan tersebut.
"Sebenarnya enggak pengaruh karena saya sudah terlanjur rugi karena kapal saya empat enggak ada yang jalan karena reklamasi. Tapi kalau kebanyakan orang di sini sih, inginnya (reklamasi) dihentikan saja," ungkap Kusnadi, salah satu juragan nelayan yang memiliki kapal kecil. Untuk diketahui, kapal kecil tersebut tidak bisa berlayar jauh sehingga pulau hasil reklamasi mengganggu aktivitasnya.
Sementara itu, sikap keras datang dari nelayan kerang, Kalil. Ia tetap menolak reklamasi dan mengungkapkan kekecewaannua terhadap Menko Kemaritiman, Luhut Panjaitan.
"Ini menteri atau gimana. Kalau pemimpinnya begini bagaimana nanti rakyatnya?" ungkap Kalil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika