REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan telah memiliki bukti kuat untuk menetapkan kembali Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi KTP elektronik (KTP-el). KPK memastikan semua bukti sudah ditelaah untuk memperkuat konstruksi hukum kasus tersebut.
"Artinya sesuai dengan UU KPK kita sudah pencarian bukti. Bukti-bukti dan kita analisis sudah mencukupi bukti permulaan cukup," kata Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Jumat (10/11).
Febri mengungkapkan, bahkan sebelum memulai penyelidikan baru penyidik KPK sudah lebih dulu menelaah putusan praperadilan Setya Novanto. Termasuk, mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-undang MD3.
"Dan kita pelajari aturan hukum yang lainnya seperti UU KPK. Dari keseluruhan tersebut kita melakukan proses penyelidikan di proses penyelidikan kita periksa sejumlah pihak," ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, KPK kembali menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka pada Jumat (10/11). Penetapan tersangka terhadap Ketum Golkar tersebut pun sudah melalui beberapa tahapan setelah KPK mempelajari putusan praperadilan dari Hakim Tunggal Ceppy Iskandar.
Dalam tahap penyelidikan, KPK sudah mengirimkan permintaan keterangan saksi terhadap Setya Novanto sebanyak dua kali yakni pada (13/10) dan (18/10), namun yang bersangkutan tidak hadir lantaran sedang dalam tugas kedinasan.
Mangkirnya Setya Novanto, tak membuat penyidik putus asa dan terusmelakukan proses pemeriksaan terhadap beberapa saksi dengan unsur anggota DPR, swasta dan para pejabat Kemendagri. Setelah proses penyelidikan dan ada bukti permulaan yang cukup, kemudian pimpinan KPK, penyelidik, melakukan gelar perkara pada (28/10) dan mengeluarkan SPDP penyidikan baru kasus KTP-el pada (31/10).
Dalam SPDP tersebut pun terdapat Sprindik dengan nomor 113/01//10/2017.Sebagai pemenuhan hak tersangka, KPK juga telah mengantar surat pada (3/11) perihal SPDP dan diantar ke rumah Setya Novanto di Jalan Wijaya Kebayoran Baru.
KPK menduga Novanto pada saat proyek KTP-el bergulir Setya Novanto yang menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2009-2014 bersama dengan Direktur PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharja, pengusaha Andi Agustinus dan dua pejabat Kemendagri Irman, dan Sugiaharto, menguntungkan diri sendri atau korporasi atau orang lain dengan menyalahgunakan jabatan atau kewenangan dan kedudukan yang mengakibatkan kerugian negara Rp 2,3 triliun dari nilai paket pengadaan senilai Rp 5,9 triliun tersebut.
Atas perbuatannya, Setya Novanto terancam dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Ikuti Whatsapp Channel Republika