REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia berpartisipasi dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN Summit ke-31 di Manila, Filipina. Kali ini Pemerintah Indonesia kembali membawakan isu pentingnya role model pembangunan ekonomi untuk pengentasan kesenjangan.
Hal itu merupakan kelanjutan dari pembahasan forum Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC Business Advisory Council (ABAC) Dialog dengan APEC Leaders pada KTT APEC ke-25 di Da Nang, Vietnam, pada 10-12 November lalu. Pada kesempatan itu Presiden Joko Widodo juga mengedepankan isu pemberdayaan ekonomi di setiap daerah sebagai salah satu upaya mengatasi kesenjangan tersebut.
Ketua ABAC Indonesia Anindya N Bakrie mengatakan, Presiden Jokowi terus memperjuangkan isu kesenjangan dalam diplomasi international yang melibatkan 21 pimpinan negara APEC tersebut. "Hal itu melihat bahwa kesenjangan ekonomi ini terjadi di mana-mana. Bukan hanya pada negara berkembang melainkan juga pada negara maju. Indonesia sangat baik dijadikan role model dari berbagai pencapaiannya terutama tiga tahun terakhir ini," katanya melalui siaran pers, Selasa, (14/11).
Anindya menjelaskan, selama ini negara-negara ASEAN maupub APEC mengalami pertumbuhan perdagangan dan investasi cukup pesat. Hanya saja isu kesenjangan ekonomi masih terjadi di beberapa negara tersebut.
"Maka dibutuhkan ekuilibrium yang bisa menyelaraskan antara growth dan equity sehingga tercipta ekonomi berkeadilan. Pemerintah Indonesia pun kini telah merampungkan berbagai pertumbuhan inklusif programnya selama ini," kata dia.
Di antaranya, pertama, program perdana desa dan penguatan kelembagaan dana desa. Kedua, program Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pemerintah memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada para pelaku UMKM untuk menurunkan kesenjangan ekonomi yang terjadi. Lalu ketiga, program ekonomi digital, pemerintah melihat digital ekonomi tidak hanya menciptakan innovative growth namun juga membawa dampak disruptif terhadap kondisi yang sudah mapan sebelumnya.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump pun mengapresiasi program Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan. Hal itu disampaikannya saat pidato di KTT APEC di Da Nang. Jokowi mengangkat pula soal ekonomi maritim. Menurutnya, ekonomi maritim ke depan harus menjadi salah satu sektor yang diandalkan dalam pembangunan ekonomi negara-negara ASEAN.
Apalagi, kata dia, dua per tiga wilayah APEC dan ASEAN merupakan perairan. Kondisi tersebut tidak berbeda dengan Indonesia. Bagi Jokowi, ekonomi maritim turut memberikan dampak efektif untuk konektivitas yang berpengaruh terhadap biaya transportasi atau pengiriman, menjadi lebih murah. Berdampak pula pada pemberdayaan iklim laut agar bisa berkembang.
"Sama seperti dalam pertemuan KTT APEC di Da Nang kemarin, Presiden Jokowi melihat, perairan menjadi salah satu sektor ekonomi yang sangat penting. Terlebih tujuh negara ASEAN merupakan anggota dari APEC, sehingga usulan ini bisa jadi role model pada ASEAN Summit ke-31 di Manila," jelas Anindya.
Anindya sebagai ketua ABAC mendampingi Jokowi pada KTT APEC di Danang. Ia turut merumuskan berbagai isu penting bagi Indonesia pada pertemuan ABAC yang telah berlangsung sebelumnya pada 5-8 November 2017 hingga berlanjut pada pembahasan di KTT ASEAN Summit ke-31 di Manila.
Ikuti Whatsapp Channel Republika