REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Politikus Partai Golkar Ade Komarudin mengakui desakan untuk mengadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar merupakan aspirasi nyata dari berbagai daerah.

"Ya, harus munaslub. Saya melihat DPD (Dewan Pimpinan Daerah) I dan DPD II sudah tidak tahan. Jadi, mereka yang mau bukan elite karena mereka sudah enggak tahan kondisi partai yang cukup memprihatinkan jadi ya mereka mendesak untuk segera ada jalan keluar dan satu-satunya jalan keluar munaslub," kata Ade Komarudin (Akom) usai resepsi Kahiyang Ayu dan Bobby Afif Nasution di Medan, Ahad (26/11).

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar sudah menggelar pertemuan dengan seluruh DPD Tingkat I di Jakarta pada Sabtu. Hasilnya aalah pelaksanaan munaslub menunggu vonis praperadilan terhadap Setya Novanto yang menjadi tersangka kasus korupsi KTP-e di KPK dan sudah ditahan sejak 19 November 2017.

"Mereka menganggap itu satu-satunya jalan untuk keluar dari keprihatinan yang cukup lama. Jangan lupa, menurut AD/ART kalau dua pertiga (suara) ingin, mau bagaimana?" tambah Akom.

Akom yang juga sempat menjabat sebagai Ketua Fraksi Golkar di DPR dan ketua DPR itu mengaku bahwa munaslub tidak perlu menunggu hasil praperadilan. "Saya kira, waktunya mungkin bersamaan dengan praperadilan, karena praperadilan batasnya pendek," ungkap Akom.

Sedangkan Koordinator Bidang Perekonomian DPP Golkar Airlangga Hartarto mengaku siap jika dicalonkan menggantikan Setya Novanto sebagai ketua umum. "Insya Allah siap," kata Airlangga dalam acara yang sama.

Airlangga yang juga Menteri Perindustrian itu mengatakan jadwal munaslub dapat disesuaikan dengan agenda pilkada. "Tentu munaslub ini bisa diselenggarakan sesuai hasil rapat pleno dan agar aspirasi teman-teman daerah juga terdengar. Tentu bila menghendaki perubahan itu harus dilaksanakan dan munaslub itu harus kita singkronkan dengan jadwal-jadwal agenda dari pilkada dan legislasi," tutur Airlangga.

Ikuti Whatsapp Channel Republika