REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Golkar Maman Abdurrahman menyatakan hasil lembaga survei Poltracking Indonesia tidak perlu menjadi kekhawatiran. Maman mengatakan, hasil survei itu justru akan menjadi dorongan untuk menyelesaikan masalah di Golkar.
"Saya pikir bukan kekhawatiran tetapi kami lebih menjadikan hasil survei hari ini sebagai sebuah dasar, motivasi kami. Mungkin lebih jadi dorongan kami untuk segera mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan kemelut dinamika di Partai Golkar ini," kata Maman di gedung KPK, Jakarta, Senin.
Sebelumnya, lembaga survei Poltracking Indonesia merilis peringkat elektabilitas Partai Golkar berada di peringkat ketiga, dengan 10,9 persen, setelah PDI Perjuangan (23,4 persen) dan Partai Gerindra (13,6 persen).
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda mengatakan di Jakarta, Minggu, bahwa lemahnya elektabilitas Partai Golkar tersebut disebabkan oleh dua faktor, yakni meningkatnya elektabilitas Partai Gerindra dan adanya persoalan hukum yang menimpa Ketua Umum Setya Novanto.
"Terkait mengenai hasil survei terakhir dari Poltracking, rapat pleno DPP Partai Golkar itu sudah ambil keputusan yang berdasarkan tiga hal dasar pertimbangan, yaitu suara kebatinan seorang Setya Novanto, suara kebatinan pengurus DPP Partai Golkar, dan suara kebatinan publik. Artinya, hasil survei itu juga bisa masuk dalam kategori suara kebatinan dari publik," tuturnya.
Oleh karena itu, kata Maman, hasil survei elektabilitas itu pasti akan menjadi salah satu pertimbangan dalam mengambil langkah-langkah maupun keputusan Partai Golkar ke depan.
"Namun, yang terpenting bagi kami adalah apapun langkah yang kami ambil itu harus kita sesuaikan dengan aturan main dan konstitusional partai," ucap Maman.
Sementara soal adanya desakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), Maman menyatakan bahwa hal itu tidak perlu didesak atau diributkan kembali.
"Pasti teman-teman wartawan juga sudah pada tahu ada lima poin keputusan itu sudah memuat semuanya dan saya melihat tidak ada yang perlu lagi diribut-ributkan dan tidak perlu didesak-desak. Pada saatnya nanti kalau itu memang baik dan itu penting ke Golkar pasti Golkar akan mengambil langkah-langkah," jelasnya.
Menurutnya, yang terpenting saat ini bahwa Partai Golkar tidak ingin mengambil keputusan yang tergesa-gesa soal Munaslub. "Jadi, 'platform' kami bagaimana partai ini bisa menjalankan semua proses aktivitas organisasi ini sebaik-baiknya dan tanpa ada gangguan dari kasus KTP-e ini," ungkap Maman.
Sebelumnya, Rapat pleno DPP Partai Golkar memutuskan Idrus Marham sebagai Plt Ketua umum hingga sidang praperadilan Setya Novanto diputuskan. Penunjukan Idrus Marham itu sesuai dengan keinginan Setya Novanto yang sebelumnya mengirimkan surat bermeterai berisi tentang pendelegasian tugasnya kepada Idrus sebagai Plt.
Dalam rapat pleno tersebut disimpulkan bahwa jika praperadilan Novanto dikabulkan, maka Novanto kembali menjabat ketua umum definitif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika