REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Ace Hasan Syadzily meminta Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar segera merespon desakan digelarnya musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) untuk pergantian ketua umum Partai Golkar. Hal ini menurut Ace, setelah 2 per 3 Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar tingkat I atau provinsi sepakat agar segera dilakukan Munaslub.

"Jika memang desakan itu sudah memenuhi persyaratan AD/ART sebanyak 2/3 dari 34 provinsi se-Indonesia, saya kira DPP Golkar harus segera meresponsnya cepat, tidak ada alasan bagi PG untuk menolak karena hal tersebut telah dijamin melalui AD/ART," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (28/11).

Menurut Ace, meskipun rapat pleno DPP Partai Golkar memutuskan pembahasan Munaslub dilakukan setelah putusan praperadilan Setya Novanto, namun suara DPD tidak bisa dikesampingkan. Meski ia belum mengetahui pasti keseluruhan jumlah DPD yang menghendaki Munaslub.

"Rapat pleno harus dihormati tetapi desakan DPD I itu institusi sendiri berdiri sendiri dan tak terkait rapat pleno karena soal desakan terhadap munaslub itu dijamin dalam AD/ART," kata Ace.

Ia juga sependapat dengan desakan pada DPD untuk melakukan Munaslub guna menyelamatkan partai. Terlebih terus merosotnya elektabilitas Partai Golkar yang terus menurun, padahal gelaran Pilkada 2018 semakin dekat.

Di samping itu juga, Ace melanjutkan segera dilakukan pergantian ketua umum juga bisa membuat pergantian ketua DPR lebih cepat. "Kita berharap sebelum tahun baru artinya pertengahan Desember paling maksimal harus segera digelar karrna menyangkut agenda politik yang lain yang lebih penting," kata Anggota Komisi II DPR tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika