Rabu 29 Nov 2017 19:07 WIB

Masyarakat Sulawesi Tengah Telah Lupakan Konflik Poso

Rep: Muhyiddin/ Red: Andi Nur Aminah
Sejumlah perempuan korban konflik Poso memainkan drama teaterikal bertajuk 'Senandung Damai Perempuan Tana Poso'. Drama itu dipentaskan untuk menyuarakan kerinduan para perempuan akan kedamaian di Poso.
Foto: Basri Marzuki/Antara
Sejumlah perempuan korban konflik Poso memainkan drama teaterikal bertajuk 'Senandung Damai Perempuan Tana Poso'. Drama itu dipentaskan untuk menyuarakan kerinduan para perempuan akan kedamaian di Poso.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sulawesi Tengah, Syamsuridjal Anggo mengatakan bahwa FKUB telah banyak berperan dalam merawat kerukunan umar beragama atau menyelesaikan konflik keagamaan di Indonesia. Salah satunya, yaitu saat ini masyarakat Sulawesi Tengah sudah melupakan konflik agama yang sempat terjadi di Poso.

"Di Sulawesi Tengah kondisinya saat ini mungkin kita pernah mendengar Poso. Tapi kita bersyukur bahwa sampai saat ini kita malah di sana sudah tidak mau lagi disebut-sebut itu konflik Poso. Sekarang sudah kita lupakan," ujarnya saat ditemui Republika.co.id dalam penutupan Silaturrahmi Nasional Tokoh Agama di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Rabu (29/11).

Menurut dia, masyarakat Sulawesi Tengah sudah tidak ingin lagi mengingat kerusuhan yang melibatkan kelompok Muslim dan Kristen ini, sehingga masyakat Sulawesi Tengah saat ini bisa hidup berdampingan. "Bahkan antaragama sekarang, orang yang pakai jilbab lewat di desanya orang yang non-Muslim, tidak ada masalah pada waktu malam hari umpamanya sendirian. Artinya sudah tidak ada lagi konflik-konflik itu," ucap Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah ini.

Ia menuturkan, saat ini hanya tinggal konflik-konflik kecil saja, yang itu pun bukanlah konflik antaragama melainkan antarkelompok tertentu dengan aparat. "Walaupun ada, sekarang ini kan cuma antar kelompok tertentu tetapi dengan aparat. Kalau sesama pengurus agama sudah aman, sudah bagus, sudah merasakan manfaatnya. Itu juga peran kita semua pengurus FKUB," katanya.

Untuk merawat kerukunan umat beragama tersebut, tambah dia, maka perlu dukungan pemerintah daerah. Namun, kata dia, di FKUB beberapa daerah tidak mendapatkan dana yang cukup untuk merawat kerukunan tersebut. "Untuk anggaran kita di daerah itu kan pemerintah daerah. Itu kan melalui APBD. Nah ini Pemda belum semua perhatiannya betapa pentingnya kerukunan itu, sehingga biasanya anggaran di APBD ada yang agak tinggi ada yang rendah sekali," jelasnya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement