REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Ketua DPD I Golkar dari Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo ikut angkat suara terkait kisruh partai berlambang beringin tersebut. Menurutnya seluruh kader Golkar tidak boleh bergerak lambat ketika menentukan arah pergantian ketua umum.
"Yang paling penting jangan lagi Golkar terlalu lambat melihat terpaan-terpaan situasi ini. Ingat Golkar itu milik rakyat," kata Syahrul di Istana Kepresidenan, Rabu (6/12).
Gubernur Sulawesi Selatan ini mengatakan, apa yang terjadi saat ini pada Golkar adalah sesuatu yang penting dan perlu mendapat perhatian dari seluruh keluarga besar dan kader partai. Golkar merupakan infrastruktur negara yang sangat penting dalam menjawab harapan dan kebutuhan rakyat. Infrastruktur ini nantinya akan bermuara pada setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Terlebih partai ini telah memiliki kader yang bisa mendengar suara rakyat hingga ke daerah-daerah.
Menurutnya, persoalan yang membelit partai ini harus dijadikan momentum penting dalam melakukan konsolidasi. Jangan sampai gelombang yang tengah bergejolak di tubuh partai memecah belah. Salah satu bentuk dalam menyelesaikan persoalan ini adalah musyawarah nasional (Munas). Tinggal apakah semua kader mau melakukan munas dalam waktu cepat atau justru menunggu step berikutnya.
"Kita harus perlu rembukan. Yang kuat tidak utama siapa yang harus menjadi ketua umum, tapi bagaimana tim yang ada di Golkar mampu solid untuk bekerja di waktu yang sedikit ini," ujarnya.
Tim ini harus bisa memperkuat kembali infrastruktur yang ada sehingga ke depan mampu kembali menangkap keinginan dan harapan rakyat untuk dijalankan oleh pemerintah pusat.
Sebanyak 31 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi se-Indonesia hari ini menyerahkan usulan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar pada Rabu (6/12). Namun demikian, DPP Partai Golkar belum langsung dapat memastikan waktu penyelenggaraan munasub tersebut.
Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, seluruh DPD Provinsi se-Indonesia akan terus memantau langkah DPP dalam hal menindaklanjuti usulan tersebut.
"Prosedur administrasi kepartaian kan kita sudah memenuhi, 31 DPD I sudah menyampaikan nah tinggal kita monitor bagaimana para Korbid (koordinator bidang) melakukan rapat pastikan sudah ada informasi," ujar Dedi di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta pada Rabu (6/12).
Dedi mengatakan, para DPD menghendaki pelaksanaan munaslub dilakukan secepatnya yakni 16-17 Desember. Ia juga menegaskan, pelaksanaan munaslub tidak perlu menunggu praperadilan Ketua Umum Setya Novanto yang kini menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ikuti Whatsapp Channel Republika