REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Fauziah Mursid
Rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar pada Rabu (13/12) malam memutuskan Airlangga Hartanto sebagai ketua umum Partai Golkar definitif menggantikan Setya Novanto. Penetapan Airlangga tersebut akan dilaporkan dalam forum rapat pimpinan nasional pada 18 Desember, selanjutnya dikukuhkan dalam musyawarah nasional luar biasa pada 19-20 Desember.
"Rapat Pleno Golkar memutuskan pergantian Ketua Umum pak Setya Novanto kepada Pak Airlangga Hartarto dan ini sudah definitif," ujar Ketua Harian DPP Golkar Nurdin Halid membacakan hasil kesimpulan Rapat Pleno di DPP Golkar, Jakarta, Rabu (13/12) malam.
Menurut Nurdin, sesuai anggaran dasar dan rumah tangga Golkar, karena Setya Novanto terbelit masalah hukum maka jabatan Ketua Umum dinyatakan lowong. Kemudian Rapat pleno memutuskan menunjuk Airlangga sebagai Ketua Umum baru, sehingga jabatan lowong itu kini sudah terisi kembali.
Sesuai ketentuan, Airlangga akan menjabat ketua umum hingga 2019 sesuai sisa masa jabatan Novanto.
Rapat pleno ini berlangsung sekitar tiga jam lebih sejak dimulai pukul 20.00 WIB. Namun sebelum diumumkan, rapat pleno sempat diskors untuk proses lobi selama kurang lebih satu jam untuk menentukan kepastian tanggal pelaksanaan munas luar biasa.
Proses lobi hanya diikuti oleh Plt ketua umum, ketua harian, bendahara umum dan tujuh ketua koordinator bidang Partai Golkar.
Selanjutnya, DPP Golkar akan menggelar Rapimnas pada 18 Desember 2017 untuk melaporkan hasil Rapat Pleno kepada pimpinan Golkar daerah. Kemudian, pada tanggal 19-20 Desember 2017 Golkar akan menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa dengan agenda tunggal yakni pengukuhan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum.
Rapat Pleno juga telah menyusun kepanitiaan untuk penyelenggaraan Munaslub tersebut antara lain, Penanggungjawab Idrus Marham, Ketua Panitia Nurdin Halid, Ketua Steering Committee Ibnu Munzir, Ketua Organizing Committee Agus Gumiwang.
"Agenda Munaslub hanya satu yakni pengukuhan pak Airlangga sebagai Ketua Umum Golkar definitif," jelas Nurdin.
Nurdin mengatakan penunjukan Airlangga sebagai ketua umum lantaran sebelumnya hanya ada dua bakal calon yang menyatakan keinginannya maju, yakni Airlangga dan Azis Syamsuddin. Namun dalam forum rapat pleno, Azis menyatakan mundur sehingga rapat pleno memutuskan Airlangga sebagai Ketua Umum Golkar definitif.
Ketua Umum Golkar terpilih Airlangga Hartarto mengatakan Rapat Pleno ini menjadi jawaban atas harapan seluruh kader Golkar dari seluruh Indonesia. Bagi Airlangga Rapat Pleno menunjukkan proses demokrasi di internal Golkar berjalan sesuai tata tertib.
"Golkar mengharapkan dukungan dari semua pihak," ujar Airlangga.
Airlangga juga menegaskan bahwa dukungan Golkar terhadap pemerintah tidak akan berubah hingga 2019. Selain itu Golkar dibawah kepemimpinannya juga konsisten akan mendukung Presiden Jokowi untuk melanjutkan kepemimpinannya dalam Pilpres 2019 mendatang.
Airlangga menyatakan tidak ada faksi-faksi di dalam tubuh Golkar. Dia menginginkan seluruh pihak di internal Golkar bahu-membahu menghadapi pilkada, pemilu legislatif dan pilpres.
Sementara itu terkait kasus hukum yang dihadapi Setya Novanto, Airlangga mendoakan Novanto diberikan kekuatan.
"DPP Partai Golkar akan memberikan bantuan yang diperlukan pak Novanto dan keluarga," ujar Airlangga.
Elektabilitas Golkar
Naiknya Airlangga terjadi ketika elektabilitas Golkar terus turun. Hal ini seperti diungkap oleh salah satu lembaga survei Poltracking Indonesia dalam hasil survei nasional terbarunya beberapa waktu lalu di mana Golkar hanya menempati posisi ketiga dengan 10,9 persen. Bahkan kini, Partai Golkar disalip oleh Partai Gerindra di posisi kedua dengan 13,6 persen.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yudha mengatakan ada dua hal untuk membaca perubahan posisi ini. Yakni, apakah memang kenaikan dari Partai Gerindra ataukah memang penurunan Partai Golkar.
"Gerindra mengalami insentif elektoral dari figur Prabowo. Nah Golkar, geser ketiga karena kenaikan Gerindra dan memang karena tren Golkar cenderung turun karena mengalami dinamika internal ketua umum, persoalan hukum itu jadi faktor," kata Hanta.
Meski, Hanta meyakini persoalan hukum Novanto bukan satu-satunya faktor yang membuat elektabilitas partai beringin itu kembali merosot. Namun, paling tidak menjadi salah satu penyumbang terbesar. Ia melanjutkan, memang Partai Golkar bukan partai yang bergantung pada sosok figur tertentu.
Hal ini berbeda dengan PDIP yang elektabilitasnya kini menempati posisi nomor satu karena diperkuat oleh Jokowi. "(Golkar) belum terasosiasi kuat bahwa mendapatkan insentif elektoral dari pendukung Jokowi," kata Hanta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika