REPUBLIKA.CO.ID, PADANG - Tingkat inflasi di Sumatra Barat sepanjang 2017 lalu berhasil ditutup di angka yang cukup rendah. Perhitungan inflasi diwakili oleh dua kota yang disurvei Badan Pusat Statistik (BPS), yakni Kota Padang dan Kota Bukittinggi. Hasilnya, laju inflasi tahun kalender untuk Kota Padang sebesar 2,11 dan Kota Bukittinggi sebesar 1,37 persen. Begitu pula dengan laju inflasi tahun ke tahun (yoy), mencatatkan angka yang sama.
Capaian tingkat inflasi Kota Padang dan Bukittinggi kali ini sebetulnya lebih rendah dari prediksi Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumatra Barat yang memasang angka proyeksi di rentang 2,3 persen hingga 2,7 persen (yoy) untuk inflasi. Untuk Desember 2017 saja, tingkat inflasi Kota Padang tercatat sebesar 0,72 persen dan Kota Bukittinggi 0,37 persen.
Kepala BPS Sumbar Sukardi menjelaskan, secara umum penyumbang inflasi baik di Kota Padang dan Bukittinggi masih adalah kelompok bahan makanan, dengan andil 0,55 persen. Sementara sisanya secara merata disumbang oleh kelompok makanan jadi, minuman dan rokok, perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar; hingga kelompok kesehatan.
Di Kota Padang, beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga pada Desember 2017 adalah cabai merah dengan kenaikan harga hingga 10,92 persen, tongkol naik 8,31 persen, dan tarif sewa rumah yang naik 2,74 persen. Sementara di Bukittinggi, komoditas yang mengalami kenaikan harga seperti beras yang naik 2,95 persen, daging ayam ras naik 9 persen, dan cabai merah yang naik 4 persen.
"Capaian ini diharapkan bisa dipertahankan di 2018. Artinya, inflasi yang dijaga rendah bisa memberi ruang daya beli bagi masyarakat," ujar Sukardi, Selasa (2/1).
Secara umum sepanjang 2017, komoditas-komoditas yang mengalami kenaikan harga adalah tarif listrik, tarif pulsa ponsel, tongkol, tarif bimbingan belajar, bensin, perhiasan, biaya sekolah, hingga tarif rokok kretek filter.
"Sedangkan komoditas yang turun menyumbang deflasi, seperti cabai merah, beras, bawang putih, gula, cabai hijau," kata Sukardi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika