REPUBLIKA.CO.ID, TERNATE -- Kakak beradik Abdul Gani Kasuba dan Muhammad Kasuba akan bertarung di Pilkada Maluku Utara (Malut) 2018. Keduanya memperoleh dukungan partai poltik yang memenuhi syarat minimal.
"Meskipun adik kandung saya Muhammad Kasuba maju di pilkada Malut, tetapi saya tidak gentar menghadapinya," kata bakal calon gubernur Malut, Abdul Gani Kasuba usai konvoi bersama ribuan pendukungnya di Ternate, Ahad (7/1).
Menurut dia, keinginannya maju di pilkada karena memiliki keinginan besar untuk menyelesaikan seluruh programnya pada lima tahun pertama menjabat sebagai gubernur Malut untuk menyejahterakan masyarakat. Sehingga, dengan pengalaman menjadi wakil gubernur dan gubernur Malut, kata Abdul Gani, ia yakin mendapatkan dukungan masyarakat. Bahkan, keponakannya Bahrain Kasuba tentunya akan memberikan dukungan kepadanya, meskipun menjadi kader PKS.
Abdul Gani Kasuba yang juga petahana ini resmi berpasangan dengan mantan Bupati Halmahera Tengah Al Yasin Ali melalui koalisi PDIP dan PKPI. Dukungan kedua parpol tersebut memenuhi syarat untuk mencalonkan pasangan calon karena memiliki sembilan kursi di DPRD Malut.
Sedangkan, adik kandungnya Muhammad Kasuba yang berpasangan dengan Abdul Madjid Husen resmi mendapatkan dukungan koalisi PKS, PAN dan Gerindra yang telah memenuhi syarat untuk didukung maju di Pilkada Malut. Muhammad Kasuba ketika dikonfirmasi menyatakan yakin bisa memenangkan pertarungan di Pilkada Malut, meskipun yang dihadapinya Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba yang juga kakak kandungnya.
Dia menyatakan, setiap masa ada pemimpinnya, sehingga sebagai kakak semestinya beristirahat dan memberikan kesempatan kepada calon pemimpin lainnya untuk membangun Malut.
Ketua DPP PAN Yandri Susanto ketika dihubungi meminta agar seluruh kader PAN tunduk pada instruksi DPP PAN untuk berkoalisi mendukung pasangan Muhammad Kasuba/Madjid Husen, sehingga polemik sebelum penetapan pasangan ini segera diselesaikan.
"Kami sudah final mendukung pasangan Muhammad Kasuba/Madjid Husen, kalau ada pengurus maupun kader PAN yang melawan pasti dikenakan sanksi hingga pemecatan dari keanggotaan partai," kata Ketua Fraksi PAN DPR-RI tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika