REPUBLIKA.CO.ID, PADANG - Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah menekankan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam proses pemenangan pemilihan kepada daerah (pilkada) 2018. Apalagi, pilkada yang akan digelar pada 27 Juni 2018 mendatang akan diwarnai pertarungan dua pejawat yang kembali mencalonkan diri, yakni Mahyeldi sendiri dan wakilnya, Emzalmi.

Mahyeldi yang didukung oleh PAN dan PKS berpasangan dengan Hendri Septa. Sementara Emzalmi dan Desri diusung 7 partai politik, yakni Golkar, Nasdem, PDI-P, Gerindra, Demokrat, PKB, dan PPP.

"Sejak dulu saya tekankan kepada PNS tetap profesional dan tidak ikut-ikutanan politik. Karena pemerintahan tak boleh berhenti dan pelayanan harus tetap optimal," kata Mahyeldi usai mendaftarkan pencalonannya di KPU Kota Padang, Rabu (10/1).

Pilkada 2018 Kota Padang bakal diikuti oleh tiga bakal pasangan calon. Selain pasangan Mahyeldi-Hendri dan Emzalmi-Desri, terdapat pasangan Syamsuar Syam-Misliza yang maju dari jalur perseorangan. Namun hingga hari terakhir periode pendaftaran, Rabu (10/1) sore, bakal paslon yang berasal dari jalur perseorangan belum juga mendaftarkan keikutsertaan mereka ke KPU Padang.

Setelah periode pendaftaran bakal paslon peserta Pilkada 2018 berakhir pada hari ini, selanjutnya KPU Kota Padang akan mengumumkan nama-nama paslon yang lulus verifikasi pada 12 Februari 2018. Pada hari itu juga, peserta pilkada yang merupakan pejawat harus mengajukan surat cuti. Artinya, bila memang lolos, Mahyeldi dan Emzalmi harus cuti dari jabatan mereka sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang per 12 Februari 2018.

"Nah tanggal 15 Februari 2018 kita mulai kampanye sampai 23 Juni 2018. 24-26 Juni 2018 masa tenang," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika