REPUBLIKA.CO.ID,  CIREBON -- Keputusan PKS tak merekomendasikan pasangan Siswandi-Euis Fety Fatayati dalam Pemilihan Wali Kota Cirebon, Jawa Barat, berbuntut panjang. PKS malah abstain dan tidak mengeluarkan rekomendasi, alhasil Siswandi-Euis yang diusung Gerindra dan PAN gagal maju dalam Pilwakot Cirebon.

Sekretaris Jenderal DPP PAN Eddy Soeparno mengungkapkan kekecewaan atas langkah yang diambil PKS di Pillwakot Cirebon. “Untuk Pilkada Kota Cirebon, kami dari PAN tentu sungguh kecewa. PKS sebagai sesama pendukung di Pilgub Jawa Barat, ternyata tidak bisa mendukung pasangan calon yang sudah diusung oleh PAN dan Gerindra," kata Eddy dalam rilisnya, Jumat (19/1).

Eddy menyampaikan terkait adanya isu mahar politik yang dilakukan oleh oknum PKS akan Ia serahkan kepada Bawaslu untuk melakukan tindak lanjut. Namun, terkait kabar bahwa PAN akan menggugat PKS atau tidak, Eddy berharap sebaiknya gugat-menggugat itu tidak ada. 

“Sudahlah kita saling tabayyun saja, kita saling memaafkan, ini untuk menjaga ukhuwah Islamiyah," ujar Eddy.

Selain  itu, Eddy juga menegaskan bahwa istilah mahar sebaiknya jangan ada karena itu adalah istilah yang sakral bagi umat Islam. Untuk menggantinya Eddy menyebut hal itu sebagi Suap Politik. “Akan tetapi PAN tidak akan menerima yang namanya suap politik," jelasnya.

Eddy berharap kasus yang terjadi di Cirebon menjadi pelajaran untuk kita semua agar lebih hati-hati dengan suap politik yang banyak dimanfaatkan oknum-oknum tertentu untuk merusak kebersamaan parpol yang telah berjalan bersamaaan di Pilkada serentak 2018.

Sebelumnya, Ketua DPD PAN Cirebon Dani Mardani mengungkapkan bahwa pada 14 November 2017 kemarin, ketiga Partai tersebut telah bersepakat mendeklarasikan  Koalisi Umat untuk Siswandi-Euis. Namun, di tengah perjalanan PKS malah membuat keputusan yang mencegangkan Gerindra dan PAN. Oleh sebab itu Dani mengungkapkan akan menggugat PKS.

Ikuti Whatsapp Channel Republika