REPUBLIKA.CO.ID, JOMBANG - Bupati Jombang, Nyono Suharli diwakili oleh istrinya yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Jombang Tjaturina Wihandoko, dalam pengambilan nomor urut calon peserta Pilkada Jombang 2018. Seperti diketahui, Nyono saat ini menjadi tahanan KPK.
"Tadi Pak Nyono diwakili oleh istrinya yang juga Ketua DPD Partai Golkar Jombang, yaitu Tjaturina Wihandoko. Sudah ada surat kuasa dari Pak Nyono dan ditandatangani Pak Nyono serta Subaidi Muhtar sebagai pasangannya," kata Komisioner KPU Kabupaten Jombang Muh Fatoni di Jombang, Jatim, Selasa (13/2).
Fatoni mengatakan, proses pengambilan nomor urut itu berjalan dengan lancar. Acara itu digelar di halaman kantor KPU Kabupaten Jombang. Seluruh pasangan calon peserta pilkada juga hadir mengikuti acara tersebut.
Setelah proses pengambilan selesai, didapatkan dari tiga pasangan itu nomor urut peserta pilkada, yaitu pasangan nomor satu adalah Mundjidah dengan pasangannya Sumrambah, lalu kedua pasangan Nyono Suharli Wihandoko-Subaidi Muhtar, dan ketiga adalah M Syafiin - Choirul Anam.
Ketiga pasangan itu juga menunjukkan ke seluruh peserta yang hadir nomor urut yang telah mereka dapatkan untuk ikut Pilkada Kabupaten Jombang 2018. Nomor itu nantinya ditetapkan dan dipasang di kertas suara, termasuk untuk sosialisasi peserta pilkada.
Fatoni menambahkan, seluruh calon diberi kesempatan untuk menyampaikan pidato singkat terkait dengan harapan ke depannya. Waktu yang diberikan juga tidak lama, sekitar lima menit, sehingga mereka juga harus memilih kata-kata yang tepat untuk pidato itu.
Untuk selanjutnya, pasangan calon itu akan menyampaikan visi misi di depan anggota DPRD Kabupaten Jombang. Kegiatan itu berlangsung pada 15 Februari 2018, dan diikuti seluruhnya.
"Nanti pada 18 Februari 2018 akan ada acara deklarasi pilkada damai di alun-alun Kabupaten Jombang. Kami berharap, semuanya berjalan dengan lancar dan sukses," tutur Fatoni.
KPK menahan Bupati Jombang Nyono Suharli usai operasi tangkap tangan (OTT) pada Sabtu (3/2). Ia ditangkap lantaran diduga menerima sejumlah uang suap terkait perizinan penempatan jabatan di Pemkab Jombang. Suap itu diduga terkait dengan kesiapan untuk pilkada.