REPUBLIKA.CO.ID, MANILA -- Kelompok hak asasi manusia internasional Human Rights Watch (HRW) menuding Presiden Filipina Rodrigo Duterte melakukan kejahatan perang. Hal ini karena Duterte telah menghasut personel militernya untuk membunuh setiap pemberontak Maois dan Komunis di negaranya. Mereka yang berhasil melakukannya akan diberi imbalan uang sebesar 384 dolar AS.
"Pernyataan Duterte menormalkan gagasan bahwa pasukan keamanan pemerintah dapat melakukan apa yang mereka inginkan untuk mengalahkan musuh mereka, termasuk melakukan eksekusi secara singkat," ujar koordinator HRW Carlos H Conde, dilaporkan laman Aljazirah, Kamis (15/2).
Menurut Conde, alih-alih mempromosikan langkah untuk memastikan pemberontak Maois dan komunis bertanggung jawab atas perbuatannya sesuai hukum internasional, Duterte justru mendorong serta menjerumuskan para tentaranya untuk melakukan kejahatan perang. Ia pun mendesak Duterte untuk tak melakukan hal tersebut.
Tak hanya HRW, kelompok hak asasi manusia Amnesty International juga mengecam kebijakan Duterte terkait penanganan kelompok pemberontak. Menurut Amnesty, kebijakan tersebut mengerikan dan tidak manusiawi.
Baca juga, Duterte Buka Kemungkinan Darurat Militer Filipina.
"Dengan memberikan harga kepada kehidupan manusia, Presiden Duterte sekali lagi mengungkapkan kebencian terhadap kebijakan pemerintahannya. Ini mendorong pembunuhan daripada menangkap, yang jelas melanggar hak hidup," kata aktivis Amnesty International Rachel Chhoa-Howard.
Pekan lalu Duterte mengatakan bahwa dia akan melatih penduduk asli untuk menjadi pasukan paramiliter. Duterte menyatakan akan memberi mereka 20 ribu peso (setara 384 dolar AS), untuk setiap pemberontak Maois dan komunis yang berhasil dibunuh di daerah Mindanao.
"Anda menginginkan uang? Saya akan memberi Anda uang. Saya akan membuatnya 20 ribu peso per kepala (pemberontak)," katanya pekan lalu.
Duterte memang dikenal sebagai pemimpin yang kontroversial. Ia kerap dituding telah melakukan pelanggaran terhadap berbagai hukum internasional. Salah satu penyebabnya adalah ketika melakukan kampanye memerangi pengguna dan pengedar narkoba di negaranya.
Duterte disebut bertanggung jawab atas tewas ribuan penduduk Filipina karena kebrutalan aparatnya ketika melaksanakan kampanye tersebut.
Baru-baru ini, Pengadilan Pidana Internasional mengumumkan telah mengambil langkah pertama untuk melakukan penyelidikan terhadap Duterte. Penyelidikan ini berkaitan dengan instruksinya pada saat kampanye anti-narkoba di Filipina berlangsung dan menyebabkan ribuan orang tewas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika