REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keterbatasan lahan disinyalir menjadi salah satu sebab dihentikannya pembangunan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) setelah 2018. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno meminta masyarakat turut berpartisipasi dalam menyediakan lahan.

"Yang tanggung jawab untuk menyediakan ruang terbuka bukan hanya pemerintah tapi juga masyarakat yang mungkin punya lahan tapi belum akan dibangun paling tidak dua tiga tahun ke depan," kata Sandiaga di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (5/3) malam.

Sandiaga mengatakan, ia sedang mendorong Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Agustino Darmawan untuk menyikapi masalah kekurangan lahan tersebut. Ia meminta Agustino dan tim gubernur mengkaji kemungkinan untuk mengkonversi lahan pribadi menjadi RPTRA.

Ia ingin menggunakan pendekatan partisipatif kolaboratif. Sandiaga belum dapat memberikan penjelasan mengenai skema yang akan digunakan dalam pendekatan ini. Namun, ia ingin melibatkan pihak swasta dan pemilik lahan pribadi untuk memikul tanggung jawab bersama.

Ia meminta bantuan dari masyarakat yang memiliki lahan kosong dan tidak terpakai selama 2-3 tahun. Bagi mereka akan diberikan insentif apabila mau menyerahkan lahannya untuk dikelola menjadi RPTRA. Ia tidak menjelaskan lebih lanjut insentif apa yang akan diberikan. "Ini sekarang yang lagi saya minta untuk dikaji apakah itu bisa juga," kata dia.

Sandiaga menegaskan program pembangunan RPTRA akan terus dilanjutkan. Ini merupakan upaya menyediakan layanan bagi masyarakat.

Bagi Sandiaga, pemerintah wajib memberikan solusi atas kebutuhan masyarakat, termasuk dalam penyediaan RPTRA. Apabila tidak ada anggaran maupun lahan, pemerintah harus dapat mencari sumber-sumber lain untuk memenuhi kebutuhan itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika