REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan akan mencontoh skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk penyediaan rumah dengan uang muka atau DP nol rupiah. Ia menyebut skema FLPP akan diadopsi untuk memastikan penerima DP nol rupiah mendapat paket yang sama.

"Bisa kita mengadopsi (FLPP), bisa kita merancang sistem baru tapi pada ujungnya customer akan mendapatkan paket yang sama, jadi enggak boleh ada perbedaan," katanya di Balai Kota, Rabu (14/3).

Sandi mengatakan, skema FLPP dari pemerintah pusat untuk DKI hanya 477 unit. Saat ini pemprov minta penambahan buat skema FLPP. Ia mengatakan berniat menyandingkan FLPP dengan pemerintah daerah. Jika sudah terpenuhi semua kuota untuk FLPP, kata dia, pemprov harus punya sistem sendiri yang memilki karakteristik yang sama.

"Jadi kalau misalnya tidak lagi dimungkinkan menggunakan skema dari pemerintah pusat, berarti pemerintah daerah yang harus menyediakannya," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Agustino Darmawan mengatakan, program DP nol rupiah akan mengakomodir semua persyaratan yang ada dalam program FLPP milik Kementerian PUPR. Namun, detail skemanya baru akan difinalisasi oleh Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) yang akan dibentuk.

"(Realisasinya nanti) BLUD yah, BLUD terbentuk baru April (2018)," ucapnya.

Jika Pemprov DKI dalam merealisasikan program rumah DP nol rupiah menggunakan skema FLPP, siapa yang menyubsidi bunga per tahun tersebut? Agustino mengaku hal itu belum selesai dan masih digodok.

"Itu belum bisa saya jawab. Yang jelas kebijakan FLPP itu (bunga KPR per tahun) 5 persen. Kalau siapa yang menanggulangi (membayar subsidi) itu ya kita belum masuk situ, masih digodok," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika