Senin 26 Mar 2018 16:30 WIB

Wacana ERP Jabodetabek Masih Mentah

Penerapan ERP sudah direncanakan sejak era Ahok.

Rep: Mas Alamil Huda/ Red: Indira Rezkisari
Petugas dinas perhubungan mengatur kendaraan yang melintas saat uji coba mesin electronic road pricing (ERP) di Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (30/9). (Republika/Rakhmawaty La'lang)
Petugas dinas perhubungan mengatur kendaraan yang melintas saat uji coba mesin electronic road pricing (ERP) di Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (30/9). (Republika/Rakhmawaty La'lang)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mewacanakan menerapkan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) untuk kendaraan pribadi di semua pintu tol masuk Jakarta. Pemprov DKI melihat wacana tersebut masih mentah.

"Ah, belum ada kajiannya itu. Di dinas saya belum ada kajian apa-apa," kata Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta Andri Yansyah di Mapolda Metro Jaya, Senin (26/3).

Menurutnya, wacana pemberlakuan jalan berbayar elektronik di pintu masuk menuju Ibu Kota perlu dilakukan kajian secara mendalam dan menyeluruh. Pembahasan juga harus dilakukan dengan seluruh pihak. Sebab, menurut Andri, wacana ini terkait kepentingan seluruh daerah penyangga Jakarta.

Kendati demikian, Andri menilai sah-sah saja wacana itu dilontarkan. Namun, ia menganggap hal tersebut baru sebatas usulan. Rencana penerapan ERP di Sudirman-Thamrin, menurutnya, lebih mendesak untuk direalisasikan daripada bicara penerapan ERP di tempat lain yang belum jelas kajiannya.