Ahad 01 Apr 2018 12:49 WIB

Prabowo Harus Sajikan Data untuk Kritik Jokowi

Prabowo mulai lancarkan kritik kepada Jokowi dinilai untuk menarik simpati rakyat.

Rep: Febrian Fachri/ Red: Nur Aini
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing mengatakan kritik Prabowo terhadap pemerintah yang mulai gencar bukan sesuatu yang baru. Menurut Direktur Emrus Corneritu, Prabowo sudah bukan rahasia lagi akan menjadi kandidat Capres di Pemilu 2019 dari gerbong koalisi yang akan dibangun Partai Gerindra.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mulai gencar memberikan kritik kepada pemerintahan Joko Widodo mengenai kondisi terkini Indonesia. Prabowo menyingggung mengenai kebocoran dana, kondisi utang negara, dominasi investasi asing, dan lain-lain.

Untuk itu, kata Emrus, wajar saja Mantan Danden Kopasus itu mulai memberikan pandangan dan kritik guna menarik simpati dari masyarakat.

"Prabowo itu kan sejak dulu (2014) adalah kawan bersaing bagi Presiden Joko Widodo sejak Pemilu 2014. Sekarang Prabowo mulai memberikan pandangan-pandangannya itu biasa. Karena dia harus mulai menarik perhatian masyarakat," kata Emrus kepada Republika.co.id, Ahad (1/4).

Tapi Emrus memberikan masukan, sebaiknya Prabowo atau kandidat Capres dan Cawapres lain, dalam memberikan kritik menggunakan data. Sebab dalam menanggapi kritik, rakyat menurut Emrus harus dicerdaskan mengenai kondisi yang sebenarnya terjadi. Sehingga masyarakat benar-benar paham mengenai kritik yang disampaikan oleh pihak oposisi menjadi bahan pembelajaran.

Prabowo, kata Emrus, sejak pasca-Pilpres 2014 adalah tokoh utama dari kubu oposisi. Mereka adalah gerbong yang paling sering mengkritik pemerintahan Jokowi JK. Dalam mengkritik, menurut Emrus, seharusnya Partai Gerindra dan koalisinya juga harus mengkaji data-data terbaru. Sehingga pimpinan mereka Prabowo Subianto juga tepat dalam memberikan kritik kepada pemerintah.

"Mengkritik itu sah-sah saja.Tapi data harus teliti," ujar Emrus.

Baca juga: 'PDIP Sah Kritik Pemerintah Tapi Jangan Pakai Kata tak Etis'

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement