REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan akan menunaikan janji kampanyenya melepas saham Pemprov DKI di PT Delta Djakarta. Anies bahkan sesumbar bahwa kepemilikan saham di produsen minuman beralkohol itu tidak dibutuhkan warga Ibu Kota. "Jakarta itu jauh lebih membutuhkan kita berinvestasi kepada air bersih daripada air keras. Itu pasti tuh," kata dia di Hotel Le Meridien, Jakarta, Senin (9/4) malam.
Anies memastikan akan melepas saham pemprov di PT Delta Djakarta. Ia menyebut, kini proses pelepasan atau divestasi saham sedang disiapkan. Terkait dividen yang diperoleh pemprov dari PT Delta, Anies menilai tak signifikan. "Kalau dibandingkan dengan lain enggaklah," ujar dia.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi mengaku sedang membahas rencana pelepasan saham Pemprov DKI di PT Delta Djakarta. Pemprov akan menemui beberapa pihak, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terkait rencana tersebut. "Itu (mekanisme pelepasan) masih dibahas. Ini kan perusahaan tbk (terbuka), ya. Nanti masih kita bahaslah. Oh, ya, nanti pasti akan ke sana (OJK), secara resmi belum," kata dia.
Michael mengatakan, saham pemprov di PT Delta sudah ada sejak tahun 1970-an. Saat itu, Ibu Kota Jakarta di bawah kepemimpinan Ali Sadikin. Kini, saham yang dimiliki sebesar 26,25 persen. Jumlah itu merupakan gabungan dari 23,34 persen saham Pemprov DKI dan 2,91 persen milik Badan Pengelola Investasi dan Penyertaan Modal Jakarta.
Laba bersih PT Delta Djakarta pada 2013 sebesar Rp270,4 miliar, lalu 2014 naik menjadi Rp288,4 miliar. Pada 2015 sempat turun menjadi Rp192 miliar. Namun, pada tahun 2016, perusahaan mencatatkan keuntungan atau laba bersih perusahaan sebesar Rp254 miliar.
Sementara itu, tahun 2017 tercatat sebesar Rp144 miliar. Dengan saham yang dimiliki, Pemprov DKI mendapat dividen atau pembagian keuntungan kurang lebih Rp37 miliar.
Menurut Michael, jika saham di PT Delta dilepas, pemprov harus mencari pemasukan dari sektor lain. Ia mengatakan, pemprov sedang berkoordinasi dengan semua pihak terkait rencana pelepasan saham ini. Semuanya, kata dia, masih dihitung untung dan ruginya.
"Pak Wagub (Sandiaga Uno) kan bilang masih dikaji sampai waktunya nanti diumumkan. Investasi itu tergantung kebutuhan. Kalau ada yang dilepas, berarti harus ada pengganti," katanya.
(Baca: Demokrat Setuju Pemprov DKI Lepas Saham di Pabrik Bir)
Sandiaga Uno mengatakan, pelepasan saham di PT Delta harus dilengkapi dengan kajian. Pemprov juga harus berdiskusi dengan OJK dan Bursa Efek Indonesia (BEI) karena perusahaan ini sudah tercatat di lantai bursa. Sebab, kata dia, ada peraturan pasar modal yang harus dipatuhi dalam pelepasan saham.
Sementara itu, terkait hilangnya potensi pendapatan Pemprov DKI Jakarta atas keputusan menjual seluruh saham, Sandi hanya tersenyum. Sebab, dia mengakui, penjualan saham perusahaan minuman keras itu tidak sejalan dengan rencana dan target peningkatan pendapatan yang diharapkannya.
"Kami tidak ingin berspekulasi. Kita kordinasikan dulu. Nanti setelah RUPS akhir April (2018), kita akan finalisasikan keputusan kapan mengeksekusi investasi untuk PT Delta Djakarta," ujar dia.
Dalam masa kampanye pada Pilkada DKI 2017, Anies-Sandi memang menjanjikan akan melepas saham di perusahaan produsen minuman beralkohol tersebut. Dalam janjinya, Anies menyebut akan menjual saham pemprov di perusahaan bir itu jika terpilih. Uang hasil penjualan akan digunakan untuk membangun fasilitas publik dan kebutuhan dasar warga.
Sementara itu, Sandi menilai, saham Pemprov DKI di PT Delta tak ada kaitan langsung dengan kebutuhan warga Jakarta. Saat itu Sandi menganggap kepemilikan saham di PT Delta tidak esensial karena perusahaan tersebut tidak memiliki kepentingan terhadap hayat hidup orang banyak.
PT Delta Djakarta merupakan perusahaan yang memproduksi beberapa merek bir. Beberapa produk yang diproduksi, di antaranya, Anker Bir, Anker Stout, Carlsberg, San Miguel Pale Pilsener, San Mig Light, San Miguel Cerveza Negra, dan Kuda Putih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika