REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menunda penjatuhan sanksi ekonomi baru terhadap Rusia. Trump menilai tambahan sanksi akan mengganggu upaya AS melakukan perundingan dengan Rusia terkait beberapa isu, terutama krisis Suriah.
Laporan tentang penundaan penjatuhan sanksi ekonomi baru kepada Rusia pertama kali dilaporkan Washington Post. Mengutip pejabat senior Pemerintah AS yang disamarkan identitasnya, Trump disebut cukup prihatin dengan serangkaian sanksi yang dijatuhkan kepada Rusia.
Menurut Trump, bila sanksi baru dijatuhkan, upaya AS untuk bernegosiasi dengan Rusia terkait berbagai isu akan semakin sulit. Adapun isu tersebut antara lain melingkupi peperangan melawan kelompok ekstremis, pengawasan internet, serta krisis baru-baru ini di Suriah. "Trump masih percaya dia bisa bernegosiasi dengan Putin, tetapi itu tidak mungkin produktif jika dia juga mengkritiknya berulang kali," kata pejabat tersebut.
"Jika pemerintah tidak melanjutkan dengan hati-hati, hubungan Washington dengan Moskow, yang sudah dalam kondisi buruk sejak Perang Dingin, dapat meningkat secara berbahaya," katanya menambahkan.
Pejabat tinggi Pemerintah AS lainnya membenarkan keterangan tersebut. Pemerintah AS memang berencana menjatuhkan sanksi baru kepada Rusia, tetapi hal itu akan ditunda sementara. Sekretaris Pers Gedung Putih Sarah Sanders sebelumnya juga telah menyatakan hal serupa. "Kami sedang mempertimbangkan sanksi tambahan pada Rusia dan keputusan akan dibuat dalam waktu dekat," ujarnya.
Keterangan pejabat tinggi AS dan Sarah Sanders bertentangan dengan komentar Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley. Pada Ahad (15/4) lalu, ia mengatakan bahwa sanksi tambahan terhadap Rusia akan segera diterapkan.
Sanksi terbaru untuk Rusia tersebut akan diumumkan oleh Menteri Keuangan AS Steve Mnuchin pada Senin (16/4). "Anda akan melihat sanksi Rusia akan segera dijatuhkan. Menteri Mnuchin akan mengumumkannya pada Senin, jika dia belum melakukannya," ujar Haley. Berkaitan dengan laporan terbaru tentang penundaan sanksi itu, kantor Haley menolak memberikan komentar.
Baca juga: Israel tak Mau Membatasi Serangan di Suriah
Ikuti Whatsapp Channel Republika