REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lukman Edy mengungkapkan partainya tetap merapat ke koalisi parpol pendukung Joko Widodo (Jokowi) demi kepentingan negara. Sebab, jika PKB hengkang dari koalisi tersebut untuk membentuk poros baru, akan timpang karena tidak ada partai berbasis massa Islam yang bergabung.

"Ini demi kepentingan negara. Kalau misalnya check out dari koalisi pemerintah sekarang, jadi timpang karena dianggap cenderung sekuler, kesan dan imejnya akan tidak menguntungkan di tengah meningkatnya populisme Islam. Inilah posisi penting dari PKB," tutur dia kepada Republika.co.id, Rabu (18/4).

Lukman melanjutkan, bila PKB bersama koalisi pendukung Jokowi, aspirasi keumatan akan tersalurkan. Terlebih, ia mengklaim PKB merupakan partai yang kental dengan nuansa perjuangan keumatannya.

"Simbol Jokowi yang nasionalis-sekuler mau tak mau menitipkan aspirasi keumatannya kepada Cak Imin atau PKB," ucapnya.

Kalaupun PDIP dan Golkar menunjukkan komitmen dengan agenda keumatan, lanjut Lukman, label sekulernya tetap tidak bisa dilepaskan. Dampaknya tentu akan dicurigai oleh umat Islam itu sendiri.

"Karena enggak bisa mereka melepaskan label sekulernya, umat paham itu," ujarnya.

Lukman mengakui, PKB bukan satu-satunya partai berbasis massa Islam yang ikut bergabung ke koalisi pendukung pemerintah. Ada PPP yang berada di garis pendukung pemerintah.

Meski begitu, ia mengklaim keberadaan PKB di koalisi parpol pemerintah membuat kepentingan umat terwakili dengan persentase 50 banding 50. Ia juga menilai partai Islam lain yaitu PPP tidak signifikan dalam mendukung Jokowi.

"Positioning kita itu taruhlah representasi kepentingan umat bisa 50:50. Partai (Islam) yang bergabung dengan pemerintah, misalnya PPP, PPP tidak signifikan di pemerintahan sekarang. Masuknya terakhir, menterinya satu. Sementara PKB empat, bergabung dari awal, di parlemen juga dari awal posisinya jelas," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika