REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- KPK menilai perempuan punya peran signifikan untuk mencegah perbuatan korupsi, terutama di dalam keluarga. KPK pun mengharapkan agar perempuan dapat berperan besar dalam pencegahan korupsi khususnya membangun kesadaran di dalam keluarga.
"Peran perempuan sangat signifikan dalam upaya pencegahan korupsi. Pimpinan KPK pun satu orang perempuan dan tim penyidik dan jaksa penuntut umum bahkan tim yang melakukan tangkap tangan cukup banyak perempuan," kata Febri di Jakarta, Sabtu (21/4).
Febri menyampaikan hal itu saat dikonfirmasi mengenai peringatan Hari Kartini pada 21 April 2018 dan semangat Kartini dikaitkan dengan pemberantasan korupsi. Febri menambahkan korupsi tidak hanya dilakukan oleh laki-laki, tetapi juga perempuan. "Bahwa ada cukup banyak perempuan yang kami proses,” kata dia.
Namun, dia menambahkan tindak pidana korupsi dapat berakibat buruk pada perempuan atau anak dan distribusi kesejahteraan. Sejumlah kajian mengatakan ada alokasi anggaran yang bila terdistribusi dengan baik bisa digunakan untuk anak-anak dan kaum perempuan.
Karena itu, dia mendorong pencegahan korupsi dimulai dari rumah. Dia menyontohkan peran seorang ibu sangat mungkin mempengaruhi keluarganya, suaminya, dan anak-anaknya sehingga diharapkan penanaman sistem nilai berjalan di keluarga.
“Pencegahan korupsi berbasis keluarga di mana peran ibu juga sangat penting," tambah Febri.
Dia menambahkan isu yang paling penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi di antaranya KPK memiliki gerakan-gerakan seperti Saya Perempuan Anti-Korupsi (SPAK) yang mendapat pernghargaan di internasional. SPAK pada Desember 2017 lalu meraih penghargaan "International Anti-Corruption Excellence Award" (IACEA) kategori "Anti-Corruption Youth Creativity and Engagement Award" dari Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani, Emir Qatar.
Sejumlah wanita yang tergabung dalam Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) membagi stiker di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO). (ANTARA)
Penghargaan diberikan dalam peringatan Hari Antikorupsi Internasional pada Jumat, 8 Desember 2017 bertempat di Gedung PBB di Jenewa. "Beberapa gerakan tersebut adalah inisiatif dari masyarakat sendiri yang meminta keterlibatan KPK,” kata dia.
Febri mengatakan KPK tentu mendukung gerakan-gerakan yang berkembang di masyarakat dan kami fasilitas karena dapat menjadi sangat kuat dan positif untuk gerakan antikorupsi. “SPAK masuk ke instansi pemerintah termasuk kepolisian dan gerakan di daerah sehingga kami harap dalam momentum ini semua pihak terlibat dalam pemberantasan korupsi," ungkap Febri.
Hingga saat ini, SPAK sebagai gerakan antikorupsi berbasis pendekatan keluarga telah melatih lebih dari 1.300 agen pembaru di 34 provinsi di Indonesia. Para agen SPAK tersebut bergerak secara kolektif meningkatkan kesadaran masyarakat.
Gerakan SPAK yang dimotori perempuan ini juga mendorong peran sentral perempuan dalam keluarga untuk menanamkan nilai-nilai dasar kejujuran, keadilan, kerja sama, kemandirian, disiplin, tanggung jawab, kegigihan, keberanian dan kepedulian di dalam keluarga sebagai upaya mencegah perilaku korupsi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika