REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Kementerian Uni Eropa Turki tidak akan mengunjungi Austria sebelum atau selama keputusan Kepresidenan Uni Eropa mendatang. Itu dilakukan sebagai protes atas keputusan negara itu pekan lalu yang menutup tujuh masjid.

"Karena keputusannya, termasuk pengusiran 40 imam, Turki akan mengabaikan Austria yang akan dimulai pada 1 Juli," kata Omer Celik mengatakan kepada saluran berita Haber Turk, Senin (11/6).

"Pemerintah Austria ibarat sebuah bom yang siap meledak untuk masa depan Eropa," kata Celik tentang keputusan itu.

Celik juga menekankan Austria tidak memiliki pendekatan yang mewakili nilai-nilai UE. Selain itu, Turki akan mengambil langkah serius terhadap keputusan Austria.

Ia juga menuduh Kanselir Austria Sebastian Kurz karena keputusan itu tidak manusiawi. "Dia tidak dianggap serius di Eropa."

"Ada keinginan untuk menormalkan hubungan dengan Austria, tetapi pada titik ini, kanselir Austria menjadi wakil dari Islamophobia dan rasisme," kata Celik.

Kurz mengatakan pekan lalu langkah itu datang sebagai bagian dari tindakan keras terhadap apa yang disebut "Islam politik." Dalam gerakan itu, tujuh masjid harus ditutup, salah satunya milik Asosiasi Budaya Islam Turki (ATIB) dan 40 imam diusir dengan alasan didanai asing.

Pada tahun 2015, ketika Kurz menjadi menteri untuk Eropa, ia mendukung undang-undang tentang Islam Austria (Islamgesetz) yang antara lain, melarang pendanaan luar negeri untuk masjid dan imam. Undang-undang kontroversial itu dimaksudkan untuk mengembangkan Islam karakter Eropa, menurut Kurz.

"Kami bertindak tegas dan aktif terhadap perkembangan yang tidak diinginkan dan pembentukan masyarakat paralel, dan akan terus melakukannya jika ada pelanggaran hukum tentang Islam," tulis Kurz di Twitter, dilansir laman Aljazirah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika