Jumat 29 Jun 2018 18:44 WIB

Pengamat: Parpol Usung Calon Bukan Berdasarkan Kualitas

Pengamat menilai banyak parpol besar memilih paslon berdasarkan kedekatan.

Rep: Zuli Istiqomah/ Red: Bayu Hermawan
Pilkada Serentak (Ilustrasi)
Foto: Republika/Wihdan
Pilkada Serentak (Ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Firman Manan mengatakan, kesalahan partai politik (parpol) dalam mengusung calon kepala daerah hanya berdasarkan faktor kedekatan dengan elit partai. Akibatnya banyak partai besar yang kalah dalam perhelatan Pilkada serentak 2018 yang baru saja digelar.

Firman mengatakan parpol di Indonesia saat ini banyak yang dikuasai oleh sekelompok elit yang memegang kendali atau oligarki. Sehingga dalam pencalonan kepala daerah tidak didasarkan pada kualitas sosoknya. "Oligarki partai menyebabkan ketika seleksi menempati jabatan publik tidak didasarkan oleh kualitas tapi kedekatan. Jadi seberapa dekat dengan elit-elit partai. Orang-orang yang dekat itulah yang diusung," kata Firman kepada Republika.co.id, Jumat (29/6).

Hal ini dinilainya sebagai suatu kesalahan yang harus menjadi pelajaran bagi parpol dalam proses Pilkada tahun ini. Apalagi tahun depan ada pesta demokrasi yang jauh lebih besar yakni Pileg dan Pilpres. Menurutnya, saat ini masyarakat semakin berkurang kepercayaan terhadap parpol. Karenanya sosok yang diusung harus benar-benar diperhitungkan secara matang kualitas dan integritasnya.

"Masyarakat semakin cerdas saat ini dalam berpolitik. Tingkar kepercayaan terhadap parpol juga berkurang seiring banyaknya kasus-kasus korupsi kader-kader partai," ujarnya.

Selain itu, politik dinasti dinilainya menjadi penyebab kaderisasi tidak berjalan dengan baik. Sosok kader yang sebenarnya memiliki kualitas yang baik akhirnya  tidak bisa muncul karena faktor kepentingan politik dinasti. Ia mengungkapkan partai-partai besar seperti PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki sistem kaderisasi partai yang cukup tertata dibanding partai lainnya. Namun, oligarki partai juga cukup kental di partai ini.

"Partai PKS dan PDIP sebenarnya punya pola rekrutmen kaderisasi yang cukup tertata. Tapi masalahnya di muara, yaitu oligarki politik ini. Karena kalau idealnya siapa yang diusung partai itu yang berminat diseleksi secara demokrasi, atau yang kita kenal dengan konvensi," ujarnya.

Ia berharap ke depannya parpol betul-betul memperhitungkan kualitas sebagai faktor utama menentukan calon pemimpin. Sehingga masyarakat bisa memilih dan kembali percaya pada parpol.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Yuk Ngaji Hari Ini
يَسْتَفْتُوْنَكَۗ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ ۗاِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗٓ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ۗوَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَاۤءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِۗ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ࣖ
Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

(QS. An-Nisa' ayat 176)

Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement