REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR Bambang Soesatyo mendorong pemerataan pembangunan guna menekan angka kemiskinan. “Salah satu faktor masih tingginya angka kemiskinan akibat belum meratanya pembangunan terutama di wilayah Indonesia bagian timur,” ungkap Bamsoet, sapaan akrabnya, Selasa (17/7).
Legislator Partai Golkar itu pun meminta Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) terus berupaya menekan jumlah kemiskinan melalui pemerataan pembangunan.
Bamsoet juga meminta Kemensos yang kini di bawah komando Idrus Marham melakukan evaluasi terhadap program pengentasan kemiskinan khususnya di perdesaan. Sebab, pemerintah sudah menganggarkan dana besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Dalam kaitan itu pula Bamsoet mendorong Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi meningkatkan pengawasan dan pendampingan dalam mengelola dana desa. “Terutama dari sisi administrasi maupun dalam pelaksanaan program-program untuk memberdayakan masyarakat desa,” ucapnya.
Bamsoet juga meminta Kemensos terus melakukan pendataan keluarga yang berhak menerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). “Sekaligus memperketat persyaratan keluarga penerima manfaat PKH, agar program pengentasan kemiskinan tepat sasaran pada tahun berikutnya,” cetusnya.
Hal yang juga jadi perhatian Bamsoet adalah angka pengangguran. Dia meyakini terbukanya lapangan kerja akan mengikis angka pengangguran dan mengurangi kemiskinan.
“Mendorong Kementerian Ketenagakerjaan untuk dapat membuka lapangan pekerjaan serta membantu pemasaran hasil produksinya,” pungkasnya.
mengapresiasi capaian pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menekan angka kemiskinan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) terkini menunjukkan tingkat kemiskinan di Indonesia turun dari 10,12 persen pada Maret 2017 menjadi 9,82 persen pada Maret 2018. Angka kemiskinan untuk pertama kalinya turun menjadi single digit sejak krisis 1998.
Ia pun mengapresiasi capaian pemerintahan Jokowi. Namun, pemerintah harus terus menekan angka kemiskinan termasuk dengan menjaga stabilitas harga pangan dan daya beli masyarakat. “Mengingat naiknya harga komoditas utama seperti beras, gula, daging sapi, serta telur dan daging ayam bisa menurunkan daya beli masyarakat,” ujar dia dalam siaran persnya, Selasa (17/7).
Ikuti Whatsapp Channel Republika