REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Sebagian kepala desa di Kabupaten Bandung mengeluhkan pencairan dana desa (DD) tahap dua yang belum turun ke desa. Akibatnya, proses pembangunan yang tengah berjalan di tingkat desa berjalan lamban dan terhambat.

"Tahun ini, pencairan dana desa ada tiga tahap. Tahap kedua, dari bulan empat sampai tujuh sekarang belum cair," ujar Kepala Desa Arjasari, Kabupaten Bandung Rosiman kepada wartawan, Senin (30/7).

Ia menuturkan, salah satu permasalahan yang sering terjadi menyangkut pencairan dana desa yaitu soal waktu pelaporan pertanggung jawaban dana desa. Katanya, pelaporan dana desa harus disampaikan pada 15 Desember dan pelaksanaan pembangunan harus tuntas sebelum tanggal tersebut.

Kemudian, pencairan dana desa pada tahap pertama selanjutnya akan turun pada Januari. Namun, dalam peraturan bupati Bandung yang mengatur dana desa disebutkan dana desa ditransfer ke desa pada akhir Februari.

"Anggaran telat, pembangunan (dari dana desa) bisa terselesaikan Februari karena Desember dana belum bisa cair," ungkapnya.

Saat ini desa lebih disibukkan mengurus laporan pertanggungjawaban dibandingkan pembangunan desa. Katanya, pencairan dana desa yang sering terlambat menjadi hambatan bagi desa.

"Dana desa jangan diatur oleh peraturan Bupati. Intinya, surat keputusan bersama tiga menteri harus dievaluasi ulang agar dana desa mengalir ke desa lebih cepat sehingga terjadi percepatan pembangunan," katanya.

Kepala Desa Cilame, Alo Sobirin mengatakan keterlambatan pencairan dana desa di Kabupaten Bandung sudah menjadi budaya. Katanya, pencairan dana desa tahap pertama bisa turun baru di bulan kelima.

Ikuti Whatsapp Channel Republika