REPUBLIKA.CO.ID, LOMBOK UTARA -- Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Lombok Utara Suardi mengatakan pengungsi bencana gempa di wilayah setempat saat ini masih membutuhkan bantuan.
Pemerintah Kabupaten Lombok Utara telah menetapkan darurat bencana selama tujuh hari, mulai 29 Juli 2018 sampai 5 Agustus 2018. Suardi mengatakan masa tanggap darurat dilakukan guna mengantisipasi adanya gempa susulan dan sebagai penanggulangan terdampak gempa. Ia menyebutkan, dampak gempa paling besar dirasakan masyarakat di di Kecamatan Bayan, dan sebagian Kecamatan Kayangan.
"Pemkab Lombok Utara telah membentuk Pos Komando Penanganan Bencana di kantor camat Bayan," ujarnya saat jumpa pers penanganan bencana di Tanjung, Lombok Utara, NTB, Rabu (1/8).
Seorang perempuan mengendong anaknya di tenda perawatan pascagempa di Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Selong, Lombok Timur, NTB, Minggu (29/7).
Selain posko utama di Kantor Camat Bayan juga terdapat sembilan posko di kantor desa yang ada di Kecamatan Bayan. Suardi mengatakan, masyarakat yang tinggal di pengungsian membutuhkan uluran bantuan dari pihak lain.
"Adapun kebutuhan yang dirasakan sangat mendesak para pengungsi sampai saat ini adalah terpal, sembako, selimut, makanan siap saji, tandon air bersih di posko pengungsian serta tenda tempat bernaung," kata Suardi.
Foto aerial kerusakan bangunan akibat gempa bumi di Desa Sajang, Lombok Timur, NTB, Senin (30/7). Gempa bumi berkekuatan 6,4 pada skala richter Minggu (29/7) kemarin telah mengakibatkan korban 15 orang meninggal dunia, 162 orang luka-luka serta ratusan rumah rusak.
Suardi mengungkapkan, bantuan yang terus mengalir dalam bentuk makanan cepat saji, selimut, air mineral, sembako, tikar, dan barang lainnya yang dibutuhkan para pengungsi telah disalurkan Pemkab Lombok Utara. "Data yang dihimpun Dinas Sosial Kabupaten Lombok Utara sampai saat ini bantuan telah disebar pada semua lokasi bencana yang ada di Kabupaten Lombok Utara," kata dia.
Pemkab Lombok Utara, dia katakan, juga berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi para pengungsi, termasuk dalam persoalan kesehatan. Dinas Kesehatan Lombok Utara juga telah membentuk enam tim pelayanan kesehatan.
"Adapun terhadap yang korban meninggal sudah diberikan santunan sejumlah Rp 15 juta. Untuk mengantisipasi kekurangan air bersih, kita disediakan sembilan tangki air untuk memberikan suplai air bersih kepada pengungsi," ujarnya.
Kepala Dinas Sosial Lombok Utara Hadari menyoroti kondisi psikologi anak-anak pascabencana. "Sebagai dampak dari bencana, ada beberapa anak yang mengalami trauma," kata Hadari.
Dinas Sosial akan memberikan trauma healing terhadap anak-anak korban gempa agar bisa kembali ceria dan bisa melanjutkan aktivitasnya dalam kegiatan belajar mengajar.
Relawan Pegiat Sosial di NTB Tjatur Kukuh mengaku optimistis seluruh pihak dapat mengatasi penanganan bencana. Ia melihat upaya pemda dalam penanganan bencana sudah optimal.
"Namun kita pahami masih ada kekurangan personal, keterbatasan sarana pada beberapa titik," ucap Tjatur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika