REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Wiranto memimpin rapat rencana aksi cepat tanggap bencana bersama Menteri Sosial Idrus Marham dan Gubernur NTB TGB Zainul Majdi di ruang rapat utama, Kantor Gubernur NTB, pada Senin (6/8) malam. Wiranto mengatakan, rapat tersebut membahas penajaman atau mengefektifkan hari-hari ke depan terkait dampak bencana gempa 7,0 SR, yang mengguncang wilayah Lombok, Bali dan Sumbawa.
Wiranto menyampaikan keberadaanya di NTB merupakan perintah presiden untuk memimpin aksi cepat dan tanggap darurat bagi para korban. Maka yang perlu dilakukan adalah berkoordinasi serta bertindak cepat.
"Segera tetapkan siapa mengurus apa dan dengan cara apa," ujarnya.
Ia berharap korban jiwa tidak banyak. Maka, untuk itu semua dibutuhkan penanganan cepat oleh semua pihak.
Mensos Idrus Marham menjelaskan hal yang perlu segara dilakukan adalah mengatasi rasa trauma dan kepanikan masyarakat, terlebih kepanikan itu terkait dengan isu tsunami yang akan terjadi dan menimpa masyarakat.
"Padahal itu semua tidak benar dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Harus kita pulihkan segera," kata Mensos.
Baca juga: Satu Keluarga Tewas Akibat Gempa NTB, Ayah Peluk Sang Anak
Idrus melanjutkan, yang perlu dilakukan juga adalah mengatasi persoalan-persoalan mendasar yang dibutuhkan masyarakat terdampak. Untuk melakukan itu semua diperlukan kekuatan dan kekuatan itu lahir dari keterpaduan semua pihak.
"Semua elemen yang ada tunduk pada ketua posko. Kalau itu dilakukan, maka semua pelaksanaan tanggap darurat dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Apa-apa yang diperlukan posko dalam hal kebutuhan akan kita penuhi dengan mekanisme yang ada," lanjutnya.
Mensos juga akan segera menyalurkan bantuan ahli waris, sebesar Rp 15 juta. Untuk itu, ia meminta agar segera dilakukan inventarisasi jumlah korban, jumlah keluarga dan jumlah rumah yang rusak.
"Saya minta besok jadwalkan penyerahan bantuan itu," pintanya.
TGB sendiri telah memerintahkan segenap jajarannya, baik Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kadis Sosial, Kadis PU, Kadis Perumahan, dan Kadis Kesehatan dan jajaran TNI dan Polri untuk segera bergerak membantu masyarakat yang terkena musibah. Gubernur menugaskan Danrem 162/WB sebagai pengendali lapangan, sebab TNI memiliki kecakapan dan pengalaman dalam penanggulangan bencana.
Baca juga: Video Detik-Detik Gempa Kembali Guncang NTB
"Kita harapkan secepatnya sudah terorganisasi untuk turun semuanya, sehingga dari pusat, dari provinsi, dan dari kabupaten bisa bergerak bersama-sama dalam menangani korban gempa," ujar TGB.
TGB telah mengunjungi lokasi bencana dan menengok para korban bencana gempa di RSUP dan langsung menuju Lombok Utara tepatnya di depan kantor Bupati Lombok Utara melihat langsung pelaksanaan tangga bencana.
TGB melanjutkan, mulai besok segara dirumuskan yang baik oleh masing-masing OPD serta turun langsung kelapangan. Karena menurutnya, wilayah terdampak gempa cukup luas sehingga tidak mungkin untuk diserahkan pada instansi tertentu, karena walaupun sudah diturunkan pasukan masih tidak cukup memadai untuk mengatasi masalah.
TGB berharap kepada instansi vertikal untuk turun membantu tim di lapangan sehingga perlu koordinasi dan integrasi diantara pihak terkait. TGB menyampaikan saatnya sumberdaya organisasi perangkat daerah memaksimalkan kemampuannya untuk beramal jariyah, memaksimalkan tanggap bencana baik untuk rekonsiliasi maupun rekontruksi.
"Instruksi saya libur sekolah masih diliburkan sampai batas waktu yang belum ditentukan, yaitu setelah pengecekan bangunan sekolah," ungkap TGB.
Sejumlah aktivis PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) menyalakan lilin saat mengikuti Aksi Solidaritas dan Doa Bersama untuk korban gempa Lombok di Alun-alun Serang, Banten, Senin (6/8). Aksi digelar untuk menggalang solidaritas dan doa serta penggalangan dana untuk membantu meringankan penderitaan korban gempa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika