REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia Dwi Andreas meminta pemerintah meningkatkan kewaspadaan akan datangnya musim kering. Alasannya, musim kering akan memengaruhi produksi pangan.
Dwi Andreas menyebutkan, potensi terjadinya kekeringan pada 2018 bisa lebih parah dari tahun sebelumnya dan menurunkan produksi pangan hingga 60 persen. "Masalah kekeringan ini perlu dicermati dan diwaspadai oleh pemerintah," kata Dwi Andreas, Selasa (7/8).
Dia menambahkan, kekeringan ini utamanya berdampak pada wilayah yang mempunyai infrastruktur yang minim karena tidak mempunyai sawah tadah hujan atau tidak adanya saluran irigasi yang memadai. "Sehingga, akan memberikan ancaman terhadap produksi, terutama padi dan jagung," ujarnya.
Menurut dia, kondisi ini bisa diperparah dengan data produksi dari Kementerian Pertanian yang tidak sepenuhnya akurat dengan stok yang ada. Dia mencontohkan klaim yang menyatakan bahwa produksi beras mencapai surplus pada periode Januari-Maret 2018, tetapi harga masih mencerminkan kurangnya produksi dibandingkan konsumsi.
"Data produksi padi yang disampaikan Kementan sangat sulit diyakini kebenarannya karena kami juga punya data terkait panen paling tidak selama 17 tahun terakhir," kata pengajar dari IPB ini.
Data yang kurang akurat tersebut, tambah Dwi Andreas, menyebabkan kebijakan yang diambil pemerintah terkait penyediaan beras menjadi kurang tepat.
Sebelumnya, Badan Meterorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan, sejumlah daerah mengalami hari tanpa hujan (HTH) ekstrem atau lebih dari 60 hari, hingga perlu diwaspadai terjadinya kekeringan.
Daerah tersebut, antara lain, Sape di Nusa Tenggara Barat yang tidak mengalami hujan selama 112 hari dan Wulandoni di Nusa Tenggara Timur yang selama 103 hari tidak mengalami hujan dan Bali yang tidak mengalami hujan selama 102 hari.
Kawasan lainnya adalah Kawah Ijen di Jawa Timur yang tidak mengalami hujan selama 101 hari, Bangsri di Jawa Tengah yang tidak mengalami hujan selama 92 hari, serta Lendah dan Srandakan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang selama 82 hari tidak mengalami hujan.
Daerah lain yang perlu diwaspadai karena hanya memiliki curah hujan rendah di bawah 55 milimeter, yaitu sebagian besar Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Maluku Utara, bagian selatan Papua Barat, dan Papua sekitar Merauke. BMKG memprediksi puncak musim kemarau akan terjadi pada Agustus dan September 2018.
Namun, fakta kekeringan tersebut tidak memengaruhi optimisme Kementerian Pertanian karena produktivitas pertanian pada musim kemarau tidak terganggu oleh serangan hama.
Saat ini, Kementerian Pertanian fokus menjaga penanaman padi pada Juli hingga September 2018 dengan meningkatkan jumlah luas tanam dari 500 ribu hektare menjadi 1 juta hektare.
Dalam kesempatan terpisah, peneliti Indef Rusli Abdullah menyatakan peningkatan luas lahan tak akan berdampak optimal jangka pendek karena pembukaan lahan memerlukan waktu. "Tahun pertama hingga ketiga pembukaan sawah, produktivitas hanya mencapai 60 persen. Tahun kelima baru optimal. Kalau dibuka sekarang, perlu waktu," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika