REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jumlah korban tewas akibat gempa di Pulau Lombok yang dilaporkan instansi masih berbeda-beda. Oleh karena itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengatakan perbedaan data korban meninggal dunia akibat gempa Lombok, Nusa Tenggara Baru harus segera diklarifikasi.
"Komandan satuan tugas dan kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah harus segera mengklarifikasi empat versi data korban meninggal berbeda yang beredar," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat BNPB Sutopo Purwo Nugroho, Rabu (8/8).
Ia mengatakan data korban meninggal dunia harus segera disepakati bersama karena merupakan hal yang sensitif. Data yang dirilis harus sama dan hal itu kewenangan BPBD Nusa Tenggara Barat.
Di media sosial beredar data jumlah korban meninggal dunia yang lebih banyak daripada yang dirilis BNPB. BNPB dan BPBD Nusa Tenggara Barat menyebut korban meninggal 131 orang, sedangkan TNI menyebut 381 orang, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dan BPBD setempat menyebut 347 orang, serta pernyataan Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) 226 orang.
Sutopo mengatakan Pos Komando BNPB dan Pusat Pengendalian Operasi BPBD Nusa Tenggara Barat masih melakukan verifikasi kebenaran data tersebut. "Laporan data korban harus dilampirkan identitas korban, yaitu nama, usia, jenis kelamin, dan alamat asal untuk menyatakan bahwa data korban tersebut benar," katanya.
Ia mengatakan salah satu konsekuensi dari data korban meninggal dunia adalah santunan duka cita yang akan diberikan pemerintah. Oleh karena itu, data harus terverifikasi.
"BNPB dan BPBD Nusa Tenggara Barat sudah meminta Bupati Lombok Utara untuk memberikan lampiran identitas korban meninggal di Kabupaten Lombok Utara akibat gempa bumi 7,0 SR untuk dilakukan verifikasi," katanya.
Tim SAR mencari korban di reruntuhan Masjid Jamiul Jamaah yang rusak akibat gempa bumi di Bangsal, Lombok Utara, NTB, Rabu (8/8).
Sementara itu, Wakil Komandan Satuan Tugas (Wadansatgas) Komando Penanganan Darurat Gempa Lombok, yang juga Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Muhammad Rum mengakui terdapat kesimpangsiuran data korban meninggal dunia akibat gempa Lombok.
"Karena ada data yg beredar berbeda, selaku Wadanstagas dan Kalak (Kepala Pelaksana) BPBD harus segera klarifikasi dari versi data meninggal dunia yang berbeda," ujar Rum, Rabu (8/8).
"Saya menyatakan data meninggal sampai saat ini 164 orang sesuai laporan dari Tim data dan info korem 162/WB Letkol Agung," ujarnya.
Ia meminta bentuk informasi yang keluar sebaiknya koordinasi dengan Komandan posko tanggap darurat bencana gempa Lombok yang telah ditetapkan melalui surat keputusan Gubernur NTB. Komandan posko tanggap darurat bencana gempa Lombok adalah Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, dan Rum sebagai wakilnya.
"Jika ada data yang kurang pas tolong japri kepada kami untuk dilakukan koreksi," ungkapnya.
Baca: Kisah Lalu Fauzan Mencari Ibunya di Reruntuhan Masjid Lombok
Ikuti Whatsapp Channel Republika