REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai pemerintah daerah cenderung lebih banyak mengeluarkan ongkos birokrasi daripada menganggarkan untuk pembangunan infrastruktur di daerah. Kebiasaan ini harus dievaluasi karena tak bagus untuk pertumbuhan ekonomi.

"Teman-teman di daerah mungkin harus mengoreksi, pemerintah daerah tentu lebih banyak ongkos birokrasinya dibandingkan dengan ongkos pembangunannya atau anggaran modalnya," kata Wapres Jusuf Kalla saat memberikan pidato kunci dalam Kongres ISEI ke-20 di Bandung, Rabu malam.

Ketidakseimbangan antara anggaran belanja pegawai daerah dan pembangunan infrastruktur tersebut menyebabkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) selalu meningkat setiap tahun.

Menurut Wapres, kenaikan anggaran belanja negara tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di seluruh wilayah di Tanah Air. "APBN pemerintah dalam setiap 10 tahun naik dua kali lipat. Dulu, kalau diukur (dengan) dikurangi inflasi dan macam-macam, maka pertambahannya hanya 2,5 kali. Tetapi tidak simetris dengan pertumbuhan," jelas Wapres.