REPUBLIKA.CO.ID, GORONTALO -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, Nurjanah Yusuf, mengimbau agar Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah itu, tidak lagi menggunakan elpiji bersubsidi isi tiga kilogram. Menurutnya elpiji bersubsidi hanya diperuntukkan untuk masyarakat miskin atau rumah tangga berpenghasilan rendah dan usaha kecil.

Nurjanah berharap, kuota gas elpiji bersubsidi tiga kilogram di daerah ini bisa mencukupi kebutuhan masyarakat sasaran. Disamping upaya pemerintah daerah yang diharapkan mampu mengajukan data riil terbaru terkait jumlah keluarga miskin yang berhak menikmati bahan bakar bersubsidi. Tidak hanya ASN, kata Nurjanah, masyarakat mampu dan pelaku usaha menengah ke atas pun diharapkan tidak lagi menggunakan elpiji bersubsidi.

Sementara itu, Kasubbag Perekonomian Bagian Ekonomi dan SDA Gorontalo Utara, Dumran Ahmad mengatakan akan ada sosialisasi terkait penggunaan "voucher" untuk pembelian elpiji 5,5 kilogram bagi ASN. Jika harga jual elpiji Bright Gas 5,5 kilogram di setiap pangkalan berkisar antara Rp 80 ribu-Rp 85 ribu per tabung, maka ASN dapat menghemat sebab mereka akan mendapatkan voucher senilai Rp 75 ribu untuk pembelian elpiji 5,5 kg.

Voucher akan dikelola langsung melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan dipastikan ketersediaan elpiji 5,5 kg akan cukup di seluruh pangkalan. Pemerintah daerah berharap ASN tidak lagi menggunakan elpiji bersubsidi tiga kilogram yang hanya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu.

"Dengan begitu, kuota elpiji baik yang bersubsidi maupun non-subsidi bisa dinikmati merata oleh masyarakat di daerah ini," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika