REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komitmen pemerintah dalam peningkatan kualitas pendidikan sumber daya manusia Indonesia khususnya pendidikan vokasi diwujudkan melalui peningkatan alokasi anggaran hingga nyaris tiga lipat. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), Luky Alfirman mengatakan untuk tahun 2019 pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan vokasi senilai Rp 17,2 triliun sebagai bagian dari program revitalisasi pendidikan vokasi untuk peningkatan kualitas SDM dalam menghadapi dunia kerja.
“Dana tersebut disalurkan melalui enam kementerian yakni Kemenaker, Kemenhub, Kemenristekdikti, Kemendikbud, Kemenperin dan Kemenpar. Bentuknya beragam mulai dari pelatihan, diklat, revitalisasi sarana-prasarana pendidikan, hingga peningkatan kualitas pengajar,” kata Lucky dalam rilisnya, Kamis (30/8).
Dia mencatat alokasi bagi pendidikan vokasi senilai Rp17,2 triliun merupakan yang tertinggi dalam lima tahun ini. Pada 2014 pemerintah menganggarkan Rp4,5 triliun sementara pada 2015 mencapai Rp 6,8 triliun.
Pada 2019, Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) akan menyelenggarakan pelatihan bagi 235 tenaga kerja (naker), peningkatan kompetensi bagi 6.711 instruktur, sertifikasi bagi 526 tenaga kerja, program magang di dalam dan di luar negeri bagi 203 ribu orang, serta 1.000 Balai Latihan Kerja komunitas/pesatren. Sementara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan meningkatkan kualitas layanan pendidikan diklat vokasi di 26 lembaga yang ditargetkan dapat memberikan manfaat langsung bagi sedikitnya 481 ribu peserta didik.
Kementerian Riset dan pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) sendiri akan merevitalisasi 12 politeknik, bantuan pelatihan/sertifikasi bagi 3000 mahasiswa dan peningkatan kualitas pendidikan vokasi yang ditargetkan ditujukan bagi 127,8 ribu mahasiswa. Kemudian Kementerian Pendidikan dan Budaya (Kemendikbud) akan membangun 1.407 ruang praktek bagi Sekolah menengah kejuruan (SMK), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Vokasi Paket C untuk 240 ribu orang dan pengadaan 6.000 peralatan pendidikan SMK.
Sejalan dengan itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memberikan diklat tenaga kerja industri kompenten dengan Sistem 3 in 1 bagi 50 ribu orang, 28 bangunan pendidikan vokasi industri dan pembangunan pusat manufaktur digital implementasi industri 4.0. Sedangkan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) akan melakukan peningkatan kualitas Politeknik Pariwisata (Poltekpar) dan melakukan peningkatan kapasitas pengajar sehingga mampu menghasilkan SDM pariwisata yang berdaya saing.
Ikuti Whatsapp Channel Republika