REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Posko Ujian Nasional yang dipusatkan di Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah menerima laporan dari berbagai daerah terkait pelaksanaan ujian nasional di sekolah-sekolah. Ujian Nasional pada pelaksanaannya masih terjadi intervensi dari dinas terkait sehingga pihak sekolah sebagai korban melaksanakan kecurangan Ujian Nasional seperti yang terjadi di Aceh Utara.

Demikian disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah Slamet Nur Achmad Effendy dalam keterangan tertulisnya yang diterima Republika, Senin (18/4). Salah seorang wali siswa di Yogyakarta melaporkan, di sekolah anaknya terjadi kecurangan dengan menginstruksikan siswa agar menggunakan dua celana, untuk bisa menyembunyikan handphone disaku celananya.

Wali tersebut, bahkan melaporkan di sekolah anaknya menawarkan jasa server jawaban saat Ujian Nasional. Mereka yang menggunakan jasa ini diberi kartu perdana GSM untuk dipergunakan pada saat Ujian.

Slamet Nur Achmad Effendy diposko UN yang digelar IPM menambahkan, dua hari sebelum Ujian Nasional digelar beberapa siswa dari Bekasi menyampaikan sudah mendapatkan kunci jawaban kepada salah seorang gurunya. Guru tersebut melaporkan kejadian kepada kepala sekolah, namun direspon agar dibiarkan saja dan jangan dilaporkan kepada pengawas independen. "Karena jika dilaporkan akan menjadi masalah bagi sekolah," tuturnya.

Posko yang diluncurkan sejak 12 April kemarin oleh Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) dan KOBAR di Komnas HAM sudah menerima puluhan pengaduan terkait kecurangan pelaksanaan Ujian Nasional baik dari siswa, guru maupun orang tua siswa. Terkait hal itu, Kementrian Pendidikan Nasional diminta lebih selektif dan menginstruksikan kepada Dinas-dinas terkait untuk tidak melakukan kecurangan.

Pada hakikatnya permasalahan UN di lapangan banyak terjadi, karena intervensi dan kepentingan daerah. Bahkan dinas yang terbukti melakukan kecurangan agar ditidak tegas," ujar Slamet Nur Achmad Effendy menandaskan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika