REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir menanggapi ihwal jumlah dosen yang kurang di Universitas Cenderawasih (Uncen), Jayapura. Menurut dia, hal ini tidak hanya menjadi masalah Uncen semata.
"Seluruh Indonesia atau secara nasional juga mengalami yang sama," ujar Mantan Rektor Terpilih Universitas Diponegoro (Undip) ini saat melakukan kuliah umum ihwal 'Peranan IPTEK dalam Tingkatakan Sumber Daya Manusia (SDM) di Uncen Jayapura, Senin (18/4).
Ia tidak menampik hal-hal ini jelas menjadi masalah yang harus diselesaikan.
Menurut Nasir, kekurangan ini bisa terjadi akibat adanya kebijakan moratorium penerimaan dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Sampai saat ini, dia mengklaim selalu mengajukan agar terdapat penerimaan dosen PNS kembali. Namun karena suatu alasan, upaya tersebut memang belum bisa tercapai.
Direktur Jenderal (Dirjen) Kelembagaan, IPTEK dan Pendidikan Tinggi (Dikti), Patdono Suwignjo mengatakan hal serupa bahwa kekurangan dosen menjadi masalah nasional. Hal ini diakibatkan banyaknya dosen yang pensiun sebanyak 4.000 orang per tahun. Sementara di lain sisi masih terdapat kebijakan moratorium dosen PNS oleh Kemenpan-RB.
"Karena kebijakan itu, kampus yang awalnya jumlah dosennya sudah sedikit, setelah ada kebijakan itu jadinya semakin kasihan," ujar Patdono.
Menurut Patdono, pemerintah sebenarnya sudah memiliki program Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) untuk mengantisipasi kekurangan dosen. Perekrutan dosen jadinya tidak hanya terfokus dari PNS tapi dari para profesional atau dosen yang sudah pensiun.
"NIDK ini kita kasih waktu hingga akhir Juni, kalau masalah ini belum selesai juga, kita coba pikirkan cara lain untul cari jalan keluar," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika