REPUBLIKA.CO.ID,Beredarnya video Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang menistakan agama Islam beberapa waktu lalu menuai polemik bagi Indonesia dan pemeluk agama yang dinistakan olehnya. 

Polemik tersebut mengakibatkan banyak kerugian bagi stakeholder dan juga stabilitas negara Indonesia. 

Presiden BEM KBM Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI Ihsan Munawwar mengatakan, Presiden Joko Widodo seharusnya memberikan tindakan yang bijak dan tegas.

"Bukan mengintervensi kementerian untuk kepentingan golongan," ujarnya dalam keterangan pers yang diterima Republika. Intervensi yang dimaksud adalah surat edaran Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi yang melarang mahasiswa berunjuk rasa pada 4 November 2016. 

Tak pelak, surat tersebut melahirkan kemarahan dari mahasiswa yang notabene tidak bisa ditunggangi oleh kepentingan siapapun. Kecuali oleh rakyat Indonesia.

Oleh karena itu, lanjut Ihsan, BEM KBM STEI SEBI menyatakan sikap yang terangkum dalam TRITUMA (Tri Tuntutan Mahasiswa) Untuk Stabilitas Negara. Pertama, menuntut Presiden untuk bersikap adil, tegas, dan segera mengambil tindakan atas permasalahan 4 November 2016 beserta kasus yang melibatkan Ahok guna mengembalikan stabilitas negara.

Kedua, menuntut Kapolri untuk bersikap seadil-adilnya atas kasus penistaan oleh Ahok kepada umat Islam dan bersikap manusiawi terhadap massa aksi.

 Ketiga, menuntut Kemenristekdikti untuk tidak mengebiri pergerakan mahasiswa demi kepentingan golongan.

"Selama kejahatan dibungkam dalam-dalam, maka disitulah Hijau Tosca akan Menerkam yang membungkam," kata Ishan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika