REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) menyambut baik rencana pemerintah untuk memperbanyak kuliah daring atau jarak jauh di perguruan tinggi. Hal itu dinilai bisa mempermudah masyarakat untuk belajar di perguruan tinggi.

Meski begitu, menurut Ketua Umum APTISI Budi Djatmiko, pemerintah dalam hal ini Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) perlu melakukan perubahan-perubahan dalam menyambut revolusi pendidikan tinggi tersebut. Menurut dia, Kemenristekdikti harus mampu mendengarkan aspirasi masyarakat dan memperpendek birokrasi.

Selain itu, pemerintah juga harus memberikan otonomi yang seluas-luasnya nya kepada perguruan tinggi. "Yang paling penting, menteri harus merevitalisasi sumber daya di Kemenristekdikti dan kopertis karena sekarang kan zamannya serba online jadi semua harus dilakukan dengan cepat," kata Budi kepada Republika.co.id, Senin (8/1).

Budi menilai, perguruan tinggi negeri (PTN) juga harus lebih fokus pada peningkatan kualitas mahasiswa dan pendidikan di PTN. Karena itu, dia menegaskan, pengurangan kuota mahasiswa PTN sangat diperlukan. Tujuannya, agar PTN bisa lebih fokus dan mampu bersaing secara global.

"Rasio dosen di PTN juga sudah harus satu berbanding 5. Itu bisa memperkuat kualitas PTN," kata dia.

Selain itu, dia juga menekankan, pentingnya modul, kurikulum dan panduan pendidikan yang jelas pemerintah untuk mengiringi realisasi kelas daring atau jauh. Dengan begitu, diharapkan bisa membuat rencana tersebut bisa terealisasi dengan maksimal.

Namun, menurut dia, pemerintah juga tidak bisa berlama-lama melakukan pembahasan dan mengkaji hal tersebut. Sebab setiap harinya teknologi sangat cepat berubah, dan manusia pun harus bisa mengimbanginya dengan cepat pula.

"Ya kita contoh sajalah Universitas Terbuka (UT) gimana, awalnya UT. Awaknya dosennya mengandalkan dosen PTN semua, dan lain-lain. Tapi kan makin kesini, terus dievaluasi dan makin bagus," kata Budi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika