Selasa 21 May 2013 19:06 WIB

Dewan Pendidikan: UN SD Sudah Semestinya Dihapus

alhamdulillah un sds Bina Ilmu Lancar
Foto: republika/damanhurizuhri
alhamdulillah un sds Bina Ilmu Lancar

REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA--Ketua Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta, Wuryadi mengatakan Ujian Nasional untuk sekolah dasar memang sudah semestinya dihapuskan.

"Aneh kalau jenjang sekolah dasar (SD) ke sekolah menengah pertama (SMP) harus disela dengan Ujian Nasional (UN),"katanya di Yogyakarta, Selasa.

Menurut Wuryadi, jenjang SD ke SMP merupakan satu kesatuan program wajib belajar sembilan tahun. Keduanya masuk dalam skema pendidikan dasar (dikdas) dengan jenjang yang tidak berbeda.

Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), kata dia, pernah mengusulkan penghapusan UN SD sejak 2006. Namun masih ditolak di tingkat kementerian pendidikan.

"Dulu sebenarnya kami pernah mengusulkan (UN SD) untuk dihapus pada 2006.Kemudian kami coba usulkan kembali di tingkat dinas di provinsi namun tetap tidak ditanggapi karena mengikuti keputusan kementerian pusat,"katanya.

Ia menilai seharusnya dinas pendidikan di tingkat provinsi memiliki wewenang kebijakan sendiri dalam menentukan penerapan UN sesuai manajemen desentralissi pendidikan. Apalagi, kata dia, di DIY telah memiliki Undang-Undang (UU) Keistimewaan. "Tampaknya terkait UU Keistimewaan, SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)kita belum siap ke arah sana,"katanya.

Lebih jauh, menurut dia, UN SMP atau SMA juga perlu dikaji dan dipertimbangkan untuk dihapuskan. Sebab, kata dia, pada dasarnya antara satu daerah dengan daerah lain memiliki perbedaan yang tidak bisa diseragamkan melalui UN.

"Tidak tepat kalau ada yang berpandangan UN untuk penyeragaman, atau pengintegrasian bangsa. Dengan demikian artinya tidak menghargai perbedaan,"katanya.

"Materi yang diujikan di Jawa dengan materi di Papua tentunya tidak bisa dipaksa disamakan. Setiap daerah memiliki kebutuhan yang berbeda,"katanya.

Menurut Wuryadi, penentuan kelulusan siswa lebih tepat ditentukan oleh guru masing-masing murid. Sebab, seluruh perkembangan atau kemampuan siswa lebih banyak difahami oleh guru.

"Di Negara lain tidak ada evaluasi kelulusan semacam UN yang dilakukan secara sentralistik. Mereka menghargai perbedaan dari masing-masing daerah,"katanya.

sumber : antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Yuk Ngaji Hari Ini
وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ۗوَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّأْتِيَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚفَاِذَا جَاۤءَ اَمْرُ اللّٰهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُوْنَ ࣖ
Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad), di antara mereka ada yang Kami ceritakan kepadamu dan di antaranya ada (pula) yang tidak Kami ceritakan kepadamu. Tidak ada seorang rasul membawa suatu mukjizat, kecuali seizin Allah. Maka apabila telah datang perintah Allah, (untuk semua perkara) diputuskan dengan adil. Dan ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil.

(QS. Gafir ayat 78)

Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement