REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggaran pendidikan yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), hampir 70 persen tersedot ke dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Akibatnya, anggaran untuk infrastruktur sekolah masih minim. Setiap tahun, dana yang dibutuhkan untuk sarana dan prasarana tersebut mencapai Rp 4 triliun. Namun, tahun ini hanya dianggarkan sekitar Rp 500 miliar.

"Dana pendidikan, banyak yang tersedot oleh BSM dan BOS. BSM sekitar Rp 1,2 triliun dan BOS sekian triliun. Prioritas ketiga, baru RKB (ruang kelas baru)," Direktur Pembinaan dan Pengembangan SMA Kemendikbud, Harris Iskandar kepada Republika, Ahad (8/9).

Harris mengatakan, penganggaran tersebut belum final. Jadi, pihaknya sedang berupaya untuk menggenjot anggaran untuk infrastruktur pendidikan. Karena, Pemda banyak yang mengajukan anggaran untuk membangun RKB.

"Anggaran fisik bagaiamana pun juga, harus dinaikkan karena permintaan dari daerahnya banyak," katanya.

Menurut Harris, Ia pernah mengusulkan pada Mendikbud agar anggaran sarana dan prasarana diselesaikan saja di tahun pertama. Jadi, semua permintaan dari daerah dipenuhi pada anggaran tiga tahun pertama.

Berikutnya, baru menganggarkan untuk program lain. "Kalau ga ada duitnya, kita pinjem ke bank nasional saja," kata Harris.

Menurut Harris, Kemendikbud bisas meminjam dari bank nasional. Kemudian, membayarnya dengan mencicil setiap tahun anggaran. Karena, angka partisipasi kasar (APK) tersebut, sangat dipengaruhi oleh anggaran.

Ia mencontohkan, pada program Wajar Dikdas 9 tahun, APK naik sesuai kenaikan anggran. Kalau anggarannya besar, APK ikut terdongkrak.

"Jadi, apa salahnya kalau anggaran infrastruktur ini kita tarik di awal dan selesaikan. Toh akhirnya, nanti kami yang bayar juga," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika