REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat pendidikan Darmaningtyas menilai, salah satu visi-misi Jokowi-JK dalam bidang pendidikan yaitu wajib belajar 12 tahun terkendala masalah anggaran. Anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dan APBD yang juga digunakan untuk gaji guru dan pendidikan kedinasan, dianggap masih kurang untuk pendidikan itu sendiri.
Darmaningtyas mengatakan, dari anggaran pendidikan sebesar 88 triliun rupiah tahun ini, sebanyak 41 triliun rupiah digunakan untuk pendidikan tinggi dan 47 triliun rupiah untuk pendidikan dasar TK sampai menengah.
"Sehingga wajib belajar sembilan tahun pun belum berkembang. Kalau mau meningkatkan jadi 12 tahun, studi menunjukkan dibutuhkan tambahan anggaran 40 triliun," kata Darmaningtyas dalam acara diskusi bertema Akses Pendidikan Berkualitas untuk Semua di Jakarta, Sabtu (8/11).
Ia pun mendukung rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mulai ramai diperbicangkan. Menurut Darmaningtyas, kenaikan harga BBM dapat menghemat anggaran untuk kemudian dialihkan ke pendidikan dan bidang lain seperti kesehatan, transportasi dan pangan.
"Jadi kenaikan BBM itu bisa untuk menuntaskan wajib belajar 12 tahun karena kalau kita kalkulasikan bisa untuk pendidikan dasar bahkan perguruan tinggi juga bisa gratis," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika