REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta tetap menganggarkan dana pendidikan untuk siswa miskin melalui Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) di 2016 sebesar Rp 31,2 Milyar. Anggaran ini sama dengan 2015 ini.
"Pada 2016, sekolah menengah baik SMA dan SMK belum diambilalih oleh provinsi pengelolaanya jadi anggaran JPD masih kita usulkan sama," kata Kepala UPT JPD, Suyatmi di Balai Kota Yogyakarta, Selasa (22/12).
Dana sebesar itu, menurutnya, digunakan untuk pendidikan siswa pemegang Kartu Menuju Sejahtera (KMS), beasiswa prestasi kelurahan, bantuan pendidikan siswa jenjang akhir serta bantuan siswa yang memiliki tunggakan biaya pendidikan dan beasiswa mahasiswa pemegang KMS.
Dana JPD ini, kata Suyatmi, tahun lalu diberikan untuk 17.550 siswa pemegang KMS sedangkan tahun ini untuk 15.173 siswa. "Untuk tahun depan, kami belum tahu karena KMS belum ditetapkan Dinas Sosial, kita menunggu data Dinsos," ujarnya.
Tahun ini dari total alokasi JPD Rp 31,2 miliar tersebut baru terserap Rp 27,4 miliar. Meski begitu, kata dia, pihaknya masih masih melayani pengajuan dari masyarakat untuk akses dana tersebut. Terutama bagi siswa dari keluarga kurang mampu yang dibatasi maksimal hingga 29 Desember 2015.
"Kami akan melakukan tutup buku pada 29 Desember 2015. Sehingga jika ada siswa miskin yang belum memperoleh bantuan, segera koordinasikan ke sekolah supaya bisa diajukan," katanya.
.
Pihaknya sudah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah sejak Juli lalu. Namun berdasar pengalaman tiap tahun, tidak sedikit orangtua dari siswa tidak mampu yang melakukan pengajuan di akhir waktu. Bagi pengajuan yang melewati masa tutup buku, maka otomatis sudah tidak bisa dilayani.
Tahun ini, pihaknya sempat menerima 32 siswa miskin atau pemegang KMS yang pengajuannya disusulkan. Siswa miskin yang masih tercecer tersebut biasanya terjadi lantaran pola komunikasi siswa dengan sekolah kurang terjalin dengan baik.
"Sosialisasi yang kami lakukan bahkan menjangkau hingga sekolah di wilayah Sleman dan Bantul yang memiliki anak didik dari warga kota. Tapi jika dari pihak siswa kurang aktif, bisa merugikan diri sendiri," ujarnya.
Oleh karena itu, ungkap Suyatmi, pihaknya mengimbau pihak sekolah mendata kembali jika ada siswa miskin yang belum memperoleh bantuan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika