REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru bicara Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN KIK) Abdul Kadir Karding mengungkapkan, tim kampanye daerah tingkat provinsi Joko Widodo-Ma’ruf Amin hampir 100 persen terbentuk. Tim memanfaatkan tokoh-tokoh daerah agar kampanye yang digaungkan efektif menggaet suara.
"Ada satu dua yang belum terbentuk. Tapi mereka sudah melakukan konsolidasi," kata Karding kepada wartawan di Kantor TKN KIK, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (12/9).
Karding menyebut rata-rata kepala daerah mendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf. Bahkan kader Partai Gerindra ada yang mendukung pejawat. Ia menilai, hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan Joko Widodo sejauh ini memiliki kerja dan prestasi yang terbuktikan.
Disatu sisi, wujud dukungan tersebut mencerminkan para kepala daerah, meski bagian dari kader partai oposisi, tidak ingin bertentangan dengan suara rakyat setempat. Sayang, Karding tak ingin merinci siapa saja nama-nama yang dia maksud itu. Ia mengatakan TKN KIK akan mengumumkan secara lengkap jika masa kampanye sudah dimulai.
"Pasti mereka mendukung karena arus bawah pun mendukung," ujarnya.
Karding mengatakan, para tokoh kepala daerah tersebut tidak akan masuk atau menjabat sebagai ketua tim. Namun, mereka akan menjadi pengarah teritorial agar kampanye di daerah dapat digencarkan secara masif. Ia menegaskan, masuknya para kepala daerah bukan berarti kubu Jokowi membajak kader oposisi.
"Mereka bergabung dengan kerelaan, keikhlasan, dan inisiatif politik mereka. Jangan lupa mereka itu pemimpin daerah. Memangnya gampang bajak-bajak," jelasnya.
Selain di tingkat provinsi, tim kampanye Jokowi-Ma’ruf juga sudah terbentuk di tingkat kabupaten/kota. Menurut dia, sudah sekitar 70 persen dari 514 kabupaten/kota memiliki tim kampanye. Meski demikian, Karding mengakui pembahasan tim kampanye belum masuk pada tahap dana kampanye dan saksi untuk hari pemilihan.
Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G Plate mengatakan, seorang kepala daerah baik yang menempati gubernur, bupati, dan walikota memiliki kepentingan masing-masing. Dari segi pemerintahan, kepala daerah bertugas untuk memastikan proses Pemilu serentak sukses, aman, dan lancar. Diharapkan, tidak terjadi gesekan antar masyarakat.
Dari sisi politik, kepala daerah punya kepentingan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat setempat. Terutama bagi mereka yang selama ini sudah merasakan manfaat pembangunan di masing-masing daerah selama masa kepemimpinan Joko Widodo.
"Kami meyakini dukungan kepada Pak Joko Widodo dari waktu ke waktu basis elektoralnya semakin luas. Ini terlihat dari dukungan spontan daerah," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika