Rabu 26 Sep 2018 17:15 WIB

Airlangga Disebut Ikut Bahas Proyek dan Bantahan Sang Ketum

Airlangga menegaskan tak tahu ada rencana pertemuan, termasuk tak menyetujuinya.

Rep: Dian Fath Risalah, Flori Sidebang/ Red: Ratna Puspita
Eni Maulani Saragih
Foto: Republika/Iman Firmansyah
Eni Maulani Saragih

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kuasa Hukum Eni, Fadli Nasution, mengatakan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pernah turut serta hadir dalam pertemuan pembahasan proyek PLTU Riau-1. Menurut Fadli, pertemuan digelar di kediaman Airlangga setelah menteri perindustrian tersebut menjabat sebagai Ketua Umum partai Golkar. 

"Hadir dalam pertemuan itu Pak AH (Airlangga Hartarto), Mekeng, Idrus (Marham), Bu Eni (Maulani Saragih), dan Pak Kotjo," kata Fadli ketika dikonfirmasi pada Rabu (26/9).

Namun, Fadli enggan menceritakan lebih detail isi pertemuan tersebut. "Pastinya kepentingan Kotjo yang dibahas di situ (pertemuan Airlangga) karena belum tuntas kontraknya, mengingat Pak SN (Setya Novanto) sudah tidak lagi ketum Golkar," ujarnya.

Kotjo yang dimaksud, yakni Johannes Budisutrisno Kotjo, yakni bos Blackgold Natural Resources Limited yang menjadi tersangka kasus dugaan suap pembangunan PLTU RIau-1. Kasus ini juga melibatkan dua tersangka yang merupakan kader Partai Golkar, yakni Eni Maulani Saragih dan Idrus Marham.

photo
Johannes Budisutrisno Kotjo (Antara)

Pernyataan Fadli tersebut menyusul keterangan Eni kepada wartawan sebelum menjalani pemeriksaan di KPK, Rabu hari ini.  Eni yang mengenakan rompi tahanan kembali menegaskan, ia terlibat dalam kasus ini sebagai petugas partai. 

Menurut Eni, ia mendapatkan perintah dari atasannya untuk mengawal proyek tersebut. "Saya sudah ceritakan semua ke penyidik dan itu memang kronologis saya dari awal saya ditugasi partai untuk mengawal PLTU Riau, sampai saya ada disini" ujar Eni di Gedung KPK Jakarta, Rabu (26/9).

Saat ditanyakan siapa yang memberikan perintah terhadap dirinya, Eni enggan membeberkannya. "Pokoknya atasan saya pada jamannya, saya diberikan tugas karena saya petugas partai, untuk mengawal," ujar Eni. 

photo
Mantan menteri sosial Idrus Marham. (Antara)

Dugaan pemberian uang kepada Eni terjadi pada tahun lalu dan tahun ini. KPK menduga Eni menerima Rp 4 miliar sekitar November atau Desember 2014 dan Rp 2,25 miliar pada Maret dan Juni 2018. 

Idrus diduga mengetahui dan memiliki andiI terkait dengan penerimaan uang oleh Eni dari Johannes. Pada pemberian pertama kepada Eni, Idrus menjabat sebagai pelaksana tugas ketua umum Golkar, yakni pada November-Desember 2017. 

Partai Golkar melakukan munaslub untuk memilih Airlangga sebagai ketua umum pada Desember 2017. Eni sempat menyatakan ada dana yang digunakan untuk pembiayaan Munaslub Partai Golkar 2017. 

Golkar sudah pernah membantah adanya dana yang digunakan dalam pemilihan ketua umum untuk menggantikan Setya Novanto yang terjerat kasus korupsi KTP elektronik tersebut. Bulan lalu, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menyatakan pernyataan Eni soalaliran dana ke Munaslub Golkar perlu pembuktian mendalam.

Tak tahu dan tak setujui pertemuan

photo
Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartanto. (Republika)

Pada Rabu hari ini, giliran Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto mengklarifikasi tudingan keterlibatan dirinya dalam kasus dugaap suap proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Riau-1. Airlangga membenarkan pernah  ada pertemuan di rumahnya. 

Namun, Airlangga menyatakan, tidak ada pembicaraan terkait bisnis, proyek, atau saham perusahaan tertentu dalam pertemuan tersebut. Dalam pertemuan, hanya ada pembicaraan antara pimpinan partai dan fungsionaris partai lainnya. 

Ia juga menegaskan tidak pernah mengetahui ada rencana pertemuan sebelumnya, termasuk tidak menyetujuinya. Ia menceritakan pada 17 Januari 2018, Idrus, yang baru dilantik menjadi menteri sosial, mendatangi rumahnya. 

Baca Juga: Sulitnya Golkar Menyatukan Suara di Pilpres

Ternyata, ia menerangkan, Idrus tidak datang sendiri. Ia mengatakan Idrus datang bersama Yohannes Kotjo dan Eni. “Sebagai ketua umum Golkar, saya tidak bisa membatasi atau melarang orang yang boleh ketemu saya," tegas Airlangga di Aula DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Rabu.

Airlangga menambahkan, pendanaan Partai Golkar telah terprogram. Ia juga tidak pernah memerintahkan atau meminta kader Partai Golkar atau siapapun mencari dana yang tidak benar untuk kepentingan atau kegiatan partai. 

Saat melakukan konferensi pers tersebut, Airlangga didampingi beberapa pengurus DPP Partai Golkar lainnya. Mereka, yakni Sekretaris Jenderal Golkar Lodewijk Paulus; Koordinator Bidang Perempuan, Pemuda, dan Inovasi Sosial Agus Gumiwang; Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Yudha, dan beberapa orang lainnya.  

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement